Connect with us

Pilpres 2019

Sekjen PDIP Puji JK Pasca Koalisi Jokowi Tentukan Nama Cawapers

Published

on

Geosiar.com, Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, melemparkan pujian untuk Jusuf Kalla, yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden.

“Karena pengalaman dan kematangan beliau, maka terkait siapa yang akan mendampingi Pak Jokowi, kami meyakini bahwa Pak Jokowi dan Ibu Megawati Soekarnoputri (Ketum PDIP) yang intens berkomunikasi dengan Pak JK akan menempatkan Pak JK sebagai tokoh penting untuk memberikan masukan,” katanya, Selasa (24/7/2018).

Pengalaman yang JK miliki mampu berikan masukan kepada Jokowi. Hal tersebut terbukti selama JK mendampingi Jokowi pada periode 2014-2019 ini.

“Tentunya Pak JK yang dikenal piawai di dalam membangun dialog dan andal di dalam mencari solusi perdamaian di Aceh, sudah terbukti mampu hadir sebagai sosok wakil presiden yang mampu bekerja sama dengan Pak Jokowi,” sebut Hasto.

Disisi lain, PDIP masih menanti putusan dari MK terkait gugatan syarat cawapers dimana JK menjadi pihak terkait.

“Terkait peluang beliau sebagai cawapres, tentunya kita tunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

Terkait nama cawapres, Hasto mengatakan Jokowi akan mengumumkannya pada waktu yang tepat. Hal tersebut merupakan kesepakatan di antara 6 ketum parpol pendukung Jokowi.

“Seluruh ketua umum partai politik pengusung Pak Jokowi sudah sepakat bahwa nama cawapres akan diumumkan oleh Presiden Jokowi pada momentum yang tepat,” tegas Hasto.

Sebelumnya, JK mengajukan diri sebagai pihak terkait gugatan syarat cawapres melalui kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin. JK mengajukan diri sebagai pihak terkait karena merasa syarat cawapres di Pasal 169 huruf n UU Pemilu tak sesuai dengan konstitusi. Menurut Irman, yang dibatasi jabatannya ialah presiden.

Gugatan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebelumnya diajukan Partai Perindo. Mereka menggugat Pasal 169 huruf n, yang menghalangi JK maju pada Pilpres 2019.

“Jadi posisi wapres kan sebagai pembantu presiden, sama seperti menteri, harusnya masa jabatannya tidak dibatasi,” ucap Irman, Jumat (20/7). (Ut)