Connect with us

Politik

Pemko Medan Diminta Awasi Rumah Sakit Soal Penerapan Perda No 4/2012

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan diminta supaya ketat melakukan pengawasan terhadap pihak Rumah Sakit agar benar benar menerapkan Perda No 4 Tahun 2012. Sehingga dengan menjalankan Perda dimaksud semua pihak dapat diuntungkan.

Penegasan itu disampaikan anggota DPRD Kota Medan, Drs Maruli Tua Tarigan ST saat menggelar sosialisasi Perda No 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan kota Medan di Kampung Baru Kec Medan Maimun, Selasa (12/6/2018). Sedangkan pihak rumah sakit diingatkan supaya memprioritaskan pasien gawat darurat. Hadir saat acara sosialisasi tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat.

“Hal itu diatur dalan pasal 14 Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Pasien sakit darurat harus dinomorsatukan kendati tiadak ada biaya.,” ujar Maruli selaku politisi Nasdem itu.

Ditambahkan Maruli, dalam pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan gawat darurat merupakan kewajiban seluruh sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Sedangkan di pasal 2 nya disebutkan dalam keadaan darurat, setiap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan wajib memberi pertolongan kepada siapapun,” ujarnya.

Seperti diketahui, di pasal 32 dan 33 Perda tersebut mengatur tentang gizi yakni di ayat 1 pasal 32 itu disebutkan bahwa pemerintah daerah, swasta dan masyarakat bertanggungjawab dalam upaya perbaikan gizi masyarajat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan dan produktivitas kerja.

“Sedangkan di pasal 33 disebutkan bahwa  upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak janin sampai lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan yang terdiri dari bayi dan balita, remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui,” ungkapnya.

Sedangkan di ayat 2 pasal 33 tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah bertangtungjawab atas pemenuhan kecukupan gizi keluarga miskin dan dalam situasi darurat.

“Artinya, Pemko Medan bertanggungjawab atas pemenuhan gizi sejak janin sampai usia lanjut. Jadi, kalau ada kasus gizi buruk, Pemko Medan melalui Dinkes Kota Medan bisa kena sanksi,” jelasnya.

Sebelumnya, warga yang mengikuti acara sosialisasi mengeluhkan, sulitnya mendapatkan kartu BPJS, sehingga warga selalu banyak yang bertahan sakit tidak berobat karena ketiadaan biaya.

Persoalan lain juga disampaikan warga pemilik kartu BPJS mandiri. Dimana, pemilik kartu menunggak soal pembayaran iuran sehingga tidak dapat digunakan berobat.

Menyikapi keluhan warga, Maruli berharap Pemko Medan segera merespon keluhan warga terkait masih buruknya pelayanan kesehatan. Mulai dari sulitnya mendapatkan kartu, hingga pelayanan kesehatan yang tidak tepat sasaran patut untuk diievaluasi.

Maruli berharap kepada Pemko Medan aagar seluruh masyarakat Medan pada 2019 mendatang dapat seluruh warga miskin dipastikan mendapat BPJS non iuran. (lamru)