Connect with us

Nasional

Menteri BUM Buka Suara Terkait Point Sharedown

Published

on

Menteri BUMN: Pelepasan Aset Perkuat Neraca Keuangan Pertamina

Jakarta, Geosiar.com – Direksi Pertamina menerima surat dari Menteri BUMN, Rini Soemarno terkait persetujuan prinsip aksi korporasi untuk mempertahankan kondisi kesehatan keuangan Pertamina. Dalam surat tersebut ada beberapa poin yang disampaikan, antara lain :

  1. Menyetujui secara prinsip rencana direksi untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mempertahankan dan menyelamatkan keuangan perseroan sebagai berikut:
  • Sharedown aset-aset hulu selektif (termasuk namun tidak terbatas pada participating interest, saham kepemilikan, dan bentuk lain) dengan tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset-aset strategis dan mencari mitra kredibel dan diupayakan memperoleh nilai strategis lain, seperti akses ke aset hulu di negara lain.
  • Spin off unit bisnis RU IV Cilacap dan unit bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan dan potensi farm-in mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan neraca Refinary Development Master Plan (RDMP).
  • c. Investasi tambahan dalam rangka memperluas jaringan untuk menjual BBM umum dengan harga keekonomian seperti Pertashop.
  • Peninjauan ulang kebijakan perusahaan yang dapat berdampak keuangan secara signifikan dengan tidak mengurangi esendi dari tujuan awal.
  1. Direksi agar secara stimulan menyiapkan kajian komperhensif atas tindakan-tindakan korporasi dimaksud.
  2. Dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut Direksi dan Dewan Komisaris agar meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Terkait Point satu (1) huruf a, Rini mengaku dalam persetujuan yang ia sampaikan lewat surat akhir bulan lalu adalah memberikan keleluasaan kepada Pertamina untuk melakuakan sharedown aset dalam rangka menyelamatkan neraca keuangan perusahaan.

“Pertamina itu korporasi, punya aset banyak, kita memberikan fleksibilitas kepada Direksi Pertamina untuk melihat dan mungkin bisa menurunkan kepemilikan (asetnya) untuk kepentingan memperkuat neraca keuangan Pertamina,” kata Rini, di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Juli 2018.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini menekankan meski Pertamina membagi aset dengan kontraktor existing namun harus ditekankan betul bahwa pengawasan terhadap aset itu harus ada di Pertamina.

“Proses penjualannya harus good corporate governance dan transparan. Itu aksi korporasi biasa, kalau korporasi tidak boleh jual beli kan aneh,” kata Rini. (Ut)