Connect with us

Politik

JPPR Harapkan Alat Peraga Mencederai Demokrasi Perlu Diawasi

Published

on

Medan, Geosiar.com – Manager pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat( JPPR) Sumatera Utara, Samsul Halim Ritonga menilai adanya alat peraga atau konten media yang menimbulkan keresahan terhadap masyarakat perlu diawasi. Sebab, tindakan dimaksud dapat merugikan seseorang karena mencederai asas demokrasi.

“Apalagi hingga menimbulkan kerugian kepada seseorang karena ada pihak yang berkepentingan untuk menjatuhkan pihak lain sebelum dimulainya kontestasi pemilihan maka perlu turun pengawasan Pemilu,” sebut Samsul dalam siaran persnya yang diterima Geosiar.com, Kamis (19/7/2018).

Diuraikannya lagi, terkait tagar 2019 ganti Presiden dan diperdebatkan banyak pihak dan dinilai masuk kategori kampanye. Karena telah meresahkan masyarakat maka menjadi tugas utama dari pengawas pemilu yakni mengawasi alat peraga atau konten media yang berkaitan dengan pemilu 2019.

Sebagai polisi pemilu yang diberikan kewenangan yang lebih oleh UU dari sebelumnya, serta posisi pengawas pemilihan yang bersifat tetap selama 5 tahun dan tidak lagi ad hoc. Maka, pengawas pemilu harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pihak yang telah mencederai demokrasi dengan memanfaatkan lubang lubang aturan pemilu yang ada.

Disebutkan lagi, pergantian kepemimpinan nasional merupakan sebuah amanah konstitusi yang dilaksanakan setiap lima tahun. Kalau saat ini ada gerakan yang mengumpulkan massa untuk mengganti presiden, gerakan tersebut adalah bentuk pencideraan demokrasi dan kedaulatan rakyat. (lamru)