Connect with us

Hukum

Pembatalan UU Sumber Daya Air Oleh MK, RUU Pengelolaan SDA Masuk Daftar Prolegnas Prioritas 2018

Published

on

Ketiadaan payung hukum atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya air (SDA)

Geosiar.com, Jakarta – Ketiadaan payung hukum atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya air (SDA) menjadi dampak dari hasil pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air pada 2015 silam setelah Mahkamah Konsitusi mengeluarkan putusan.

Kendati demikian, DPR mengambil inisiatif dengan menyusun draf rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018 nomor urut 27.

Meski baru memasuki tahap awal, pemerintah bakal segera membuat daftar invetarisasi masalah (DIM). DPR sudah mulai melakukan pembahasan dengan pemerintah.

Keberadaan RUU tersebut mengganti UU 7/2004 dan memperbaiki UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

“Komisi V DPR bersama pemerintah yang diwakili Menteri PUPR mulai membahas RUU tentang Sumber Daya Air,” ujar Ketua Komisi V Fary Francis di Komplek Gedung DPR, Rabu (19/7/2018).

Menurutnya, penyusunan RUU tentang SDA menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang menahun terkait pemenuhan hak atas air oleh masyarakat. Sebab, air sebagai kebutuhan vital yang saat ini justru dijadikan lahan bisnis. Masyarakat yang membutuhkan air malah mengeluarkan kocek uang yang tidak sedikit.

“Di sinilah RUU tentang air menjadi penting,” kata Fary.

DPR dan pemerintah sepakat bahwa keberadaan RUU tentang SDA harus memperkuat kewenangan Negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya air ini. Mengingat, Pasal 33 UUD 1945 sudah secara jelas mengatur kewenangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya air oleh negara. Peran negara menjadi vital dalam rangka penguasaan pengelolaan air dalam rangka memenuhi hajat orang banyak.

Fary berjanji pihaknya bakal membahas RUU tersebut dengan serius, cepat, dan tuntas demi memberi perlindungan dan jaminan pemenuhan hak rakyat atas air, sehingga pengelolaan air ini dapat memberi manfaat secara adil bagi masyarakat.

Ia juga mengatakan, Komisi yang dipimpinnya pun telah menandatangani mekanisme dan jadwal pembahasan RUU tentang SDA ke depannya.

Disamping itu, peran dan keberadaan swasta dalam pengelolaan air untuk tujuan bisnis bakal diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU tentang Sumber Daya Air setelah disahkan menjadi UU.

“Nantinya, ada mekanisme bagaimana pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam pengelolaan air ini.” Ujarnya.

“Namun, yang pasti, pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air bakal mengutamakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hanya saja, pemberian kesempatan terhadap swasta dalam pengelolaan air setelah kebutuhan masyarakat atas air telah terpenuhi.” Tambah Fary. (Ut)