Connect with us

Kesehatan

Tidak Dapat Obat Kanker, Pasien Gugat BPJS dan Kepala Presiden

Published

on

Pasien Kanker Gugat BPJS Kesehatan dan Presiden Jokowi

Jakarta, Geosiar.com – Salah satu pasien kanker akan menggugat Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) dan Presiden Joko Widodo ke pengadilan terkait kebijakan penghapusan daftar obat kanker Trastuzumab dari daftar obat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Juniarti, Pasien kanker yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Hemasari Dharmabumi akan mengajukan gugatan yang akan dimasukkan ke pengadilan pekan depan.

“Minggu depan kami ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Hemasari, Selasa (17/7).

“saat ini hanya BPJS Kesehatan dan Presiden Joko Widodo yang masuk dalam daftar tergugat.” Tambahnya

“Sementara hanya itu dulu, kemungkinan bisa bertambah, mungkin Menteri Kesehatan. Negara harus turut bertanggung jawab.” Jelasnya.

Menurut Hema, Kementerian Kesehatan menyatakan obat Trastuzumab dapat diberikan kepada pasien kanker hertopositif.

“Kanker Hertopositif ini kanker dengan penyebaran kanker 60 persen-70 persen, kanker paling ganas, obat itu harganya Rp25 juta dan klien saya membutuhkan 16 obat,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan tidak dijaminnya Obat Transtuzumab ini sudah sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Klinis yang menyatakan bahwa obat Trastuzumab tidak memiliki dasar indikasi medis untuk digunakan bagi pasien kanker payudara metastatik walaupun dengan restriksi.

“Keputusan tersebut berlaku sejak 1 April 2018, namun untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS),” katanya.

Namun, Nopi mengatakan pasien yang masih menjalani terapi obat Trastuzumab dengan peresepan protokol terapi obat sebelum tanggal 1 April 2018, akan tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan sampai dengan siklus pengobatannya selesai sesuai dengan peresepan maksimal Formularium Nasional.

Dikeluarkannya obat Trastuzumab dari paket manfaat program JKN-KIS tidak akan menghambat akses pengobatan kanker payudara bagi Peserta JKN-KIS karena masih banyak pilihan obat lain yang tercantum di dalam Formularium Nasional.

“Dokter penanggung jawab pasien akan memilih obat untuk terapi kanker payudara pasien sesuai dengan pertimbangan kondisi klinis pasien. Demikian kami sampaikan untuk dapat meluruskan pemberitaan yang berkembang,” katanya. (Ut)