Connect with us

Sumut

Parlaungan S Gelar Sosialisasi Perda Parkir, Kendaraan Hilang Wajib Diganti

Published

on

Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong ST saat menggelar sosialisasi Perda Parkir di Medan Denai, Sabtu (7/7/2018).

Medan, Geosiar.com – Guna meminimalisir kesemrawutan parkir dan kenyamanan kendaraan saat parkir. Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan diminta tegas menegakkan Perda Parkir No 1/2017 dan Perda No 2/2014.

Penegasan itu disampaikan anggota DPRD Medan Parlaungan Simangunsong ST (Partai Demokrat) saat menggelar sosialisasi Perda No 1 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir dan Perda No 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah dan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Jl Pelajar Timur Kec Medan Denai, Sabtu (7/7/2018). Hadir saat sosialisasi para kepling dan ratusan warga masyarakat.

Disampaikan Parlaungan, Dinas Perhubungan Kota Medan harus tegas memberlakukan Perda sehingga masyarakat dan wajib pajak mendapat kepastian hukum. Mengatur dan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan yakni perparkiran, pengujian kendaraan bermotor, terminal dan angkutan.

Saat ini kata Parlaungan yang menjabat Ketua Komisi D DPRD Medan ini, terkait perparkiran punya segudang msalah seperti parkir tidak teratur dan berlapis sehingga mengganggu lalu lintas yang berakibat kemacetan. Petugas parkir sering tidak menggunakan karcis, bahkan petugas tidak peduli terhadap pengguna jasa parkir dan akhirnya mencari sendiri tempat parkir.

Selain itu, masih banyak didapati petugas parkir gadungan. Sama halnya pelaku usaha yang belum memiliki lahan parkir. Untuk itu Parlaungan menyarankan agar Dinas Perhubungan Kota Medan dapat melibatkan Polisi dan pihak asuransi. Sedangkan bagi pelaku usaha diwajibkan menyediakan lahan untuk tempat parkir sesuai Perda.

Dan yang paling penting kata Parlaungan, Dinas Perhubungan harus menegakkan Perda No 1 Tahun 2017 BAB XIII A pada Pasal 32 C yakni bagi penyelenggara tempat parkir wajib bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan yang hilang akibat kelalaian penyelenggara tempat parkir.

Sebagaimana diketahui, Perda No 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Kota Medan No 10 Tahun 2011 tentang pajak parkir terdiri XIII BAB dan 32 D. Sedangkan Perda Kota Medan No 10 Tahun 2011 tentang pajak Parkir terdiri XIV BAB dan 40 Pasal. (lamru)