Connect with us

Daerah

Orangtua Siswa Miskin Demo Tuntut Jatah PPDB

Published

on

Para orangtua siswa menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Depok menuntut agar anak mereka diterima di SMP Negeri di Kota Depok, Rabu (11/7/2018). (BeritaSatu)

Geosiar.com, Depok – Puluhan orangtua siswa miskin mengadakan aksi di Balai Kota Depok, Rabu (11/7/2018) siang menuntut kuota dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri Tahun 2018. Para orangtua mengaku kecewa lantaran anak mereka tidak dapat diterima di SMP Negeri di Kota Depok, Jawa Barat.

Sadiah, orangtua siswa yang tinggal di RT 01/ RW 01 Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji menyampaikan bahwa anaknya ditolak masuk di SMP Negeri dengan alasan kuota yang sudah penuh. “Saya padahal punya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), punya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Saya juga tinggal tidak jauh dari SMP Negeri tempat anak saya ingin masuk,” ujar Sadiah.

Dirinya sangat berharap agar anaknya bisa diterima di SMP Negeri mengingat beban hidup sebagai keluarga tidak mampu dirasa sangat berat. Apalagi masih ada lima orang anak yang masih harus dibiayai. Sedangkan sang suami hanyalah seorang pedagang cilor yang biasa mangkal di sekolah dasar.

“Sayaharap ada kebijakan sehingga anak saya bisa masuk ke SMP Negeri 5 Depok karena dekat dengan tempat tinggal kami. Karena sekarang kan pakai sistem zonasi,” ujar Sadiah kepada SP.

Sam seperti Sadiah, orangtua ssiwa lainnya yakni Sophia Walmi mengungkapkan meski anaknya adalah anak yatim lantaran sang suami sudah wafat namun sang anak juga tidak dapat diterima di SMP Negeri meski segala persyaratan yang diwajibkan sudah dia penuhi.

“Syarat syaratnya lengkap saya sudah buat semua. Surat kematian suami saya pun ada. Namun anak saya tidak diterima di SMP Negeri dan tidak ada penjelasan yang detail. Hanya tidak diterima begitu saja. Saya sungguh sangat kecewa,” ujar Sophia yang merupakan warga RT04/ RW 14 Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji.

Sophia bersikeras dirinya hanya ingin anaknya sekolah di negeri karena dia khawatir jika bersekolah di swasta akan sangat banyak biaya yang harus dikeluarkan karena tidak gratis. “Tadi sempat diberitahu bahwa di swasta juga bisa gratis karena ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa miskin tapi saya khawatir itu hanya janji surga saja. Kalau nanti ternyata harus bayar ini itu. Saya tidak ada biayanya,” tutur Sophia.

Leboh lanjut, Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kota Depok Diah Haerani yang menemui langsung peserta aksi demonstrasi menuturkan bahwa sistem PPDB di Kota Depok berlandaskan pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

“Selain nilai Ujian Nasional, PPDB juga diatur dalam zonasi. Mereka yang ada di zona 1 jelas memiliki peluang lebih besar untuk diterima. Memang untuk siswa miskin ada kuotanya sebesar 20 persen. Namun tidak bisa semua diakomodasi karena juga ada warga biasa yang berhak masuk karena nilai UN anaknya bagus dan juga lokasi tempat tinggalnya tidak jauh dari lokasi sekolah,” tutur Diah.

Seleksi PPDB jalur siswa miskin, siswa berprestasi dan program putra putri guru dilaksanakan dalam jalur yang berbeda dengan jalur umum yang melalui sistem online.

Dinas Pendidikan Kota Depok menjamin bahwa siswa miskin yang mendaftar ke sekolah swasta tetap akan dibebaskan dari biaya apapun hingga anak tersebut lulus dari sekolah tersebut.

“Kami ada pergeseran anggaran dan memang sudah menjadi kewajiban sekolah swasta juga sesuai yang telah tertuang dalam persyaratan izin operasional untuk dapat mengakomodasi siswa miskin secara gratis 100 persen,” tutur Diah.

Jika sekolah swasta melanggar ini maka izin operasional yang diurus tiap tiga tahun sekali bisa direvisi atau bahkan tidak dikeluarkan izin operasionalnya.

“Kalau ternyata di tengah jalan tetap ada biaya yang dikenakan untuk siswa miskin maka silakan melapor kepada kami. Pasti kami akan tegur dan kami tindaklanjuti,” kata Diah.

Sampai sekarang, para orangtua siswa yang melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota Depok masih bersikeras menggelar aksi di dalam Balai Kota Depok. Mereka mengancam akan tetap berada di sana hingga tuntutan mereka dikabulkan. Mereka pun merangsek masuk hingga ke gerbang kedua dan mendapat pengawalan ketat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.