Connect with us

Nasional

NJOP DKI Melambung, Anies Dinilai Persulit Warga Dapat Rumah

Published

on

Anies Baswedan

Geosiar.com, Jakarta – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dikritik keras oleh Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta karena menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) lewat Pergub 24 /2018 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyampaikan Anies mempersulit warga Jakarta untuk mendapat hunian layak di Ibu Kota.

“Pasti berdampak ke sulitnya mendapatkan hunian di Jakarta. Kalau lihat kondisi ini kan sedang lesu-lesunya properti. Pergub NJOP ini berdampak ke ekonomi luar biasa besar,” kata Gembong saat dihubungi, Senin (9/7/2018).

Gembong juga menyoroti program rusun sewa yang juga tidak jadi prioritas. Hal itu dilihat dengan rencana pencoretan anggaran rusun di APBD-P 2018 oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Sementara rumah dp nol rupiah belum berjalan, rumah sewa juga tidak dijalankan. Sehingga program perumahan di Jakarta jadi stuck. Ini diperparah dengan kenaikan NJOP,” tegasnya.

Anies telah meneken Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018. Pergub itu mengatur kenaikan NJOP dengan rata-rata 19,54 persen.

Jalan Jenderal Sudirman jadi kawasan dengan NJOP paling tinggi, yakni Rp93.963.000 per meter persegi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan keputusan menaikkan NJOP disebabkan perubahan fisik dan fungsi lahan di Jakarta.

Dia juga menganggap kenaikan NJOP tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah karena terjadi di wilayah-wilayah masyarakat menengah ke atas.

“Kami harapkan bawah ini untuk menghadirkan kesetaraan dan keadilan. Penyesuaian ini 90 persen terjadi di daerah-daerah tertentu yang rata-rata masyarakat menengah ke atas sekali,” kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Jumat (6/7/2018).