Connect with us

Nasional

Korupsi, Bupati Kukar Dihukum 10 Tahun Penjara

Published

on

Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. (www.publica-news.com)

Geosiar.com, Jakarta – Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari, dijatuhi hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Majelis Hakim menyatakan Rita terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.

Bersamaan dengan itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairuddin yang diketahui sebagai teman dekat Rita. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Khairuddin.

“Mengadili, menyatakan terdakwa satu Rita Widyasari dan terdakwa dua Khairudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketua majelis hakim Sugianto saat membacakan amar putusan terhadap Rita dan Khairuddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Tak cuma pidana pokok, majelis ‎hakim pun menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Rita yang juga Politikus Partai Golkar selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Dalam menjatuhkan vonis ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang meringankan, Ritan dan Khairuddin dinilai telah berlaku sopan selama sidang dan belum pernah dihukum. Sementara untuk hal yang memberatkan, hakim menilai perbuatan Rita tidak mendukung perbuatan pemerintah dalam memberantas korupsi. Menurut hakim, Rita sebagai bupati seharusnya menjadi teladan masyarakat Kukar dan masyarakat Indonesia.

“Terdakwa seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya di Kukar,” kata hakim Sugianto.

Majelis Hakim menyatakan Rita bersama Khairuddin terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar. Hakim menilai Rita menugaskan Khairudin untuk mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar. Atas tugas dari Rita itu, Khairuddin menyampaikan kepada para kepala dinas agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan rekanan.

Uang-uang tersebut akan diambil alih oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim dan Suroto yang merupakan anggota tim pemenangan Rita saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kukar. Selain itu, Rita dan Sugiharto juga menerima uang atas penjualan PT Gerak Kesatuan Bersama yang diberikan izin pertambangan seluas 2.000 hektare.

Selain menerima gratifikasi, Majelis Hakim juga menyatakan Rita terbukti menerima suap Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima.