Connect with us

Nasional

Langgar UU Pemilu dan Putusan MK, Menkumham Tolak Undangkan PKPU

Published

on

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, Nasib PKPU Pencalonan Caleg bisa Dinilai 'menggantung',

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, aturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum tentang larangan pencalonan legilastif dari mantan narapidana kasus korupsi tersebut ditolak.

Ditolaknya aturan tersebut, menurut Menkumham Yasonna Laoly dikarenakan aturan ini bertentangan dengan UU Pemilu dan Putusan MK.

Ia juga menegaskan enggan untuk mengundangkan PKPU terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg pada pemilu 2019.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai sebaliknya. Menurut dia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut tak akan batal demi hukum meskipun tak diundangkan oleh Menkumham.

“Tidak batal demi hukum. Ini dalam hukum namanya suatu hukum dianggap tetap sah sebelum dibatalkan oleh yang membuatnya, oleh atasan yang berwenang, atau oleh pengadilan. Jadi tidak ada namanya batal demi hukum,” jelas Asep, Senin (2/7).

Namun, lantaran tak diundangkan, menurut dia, peraturan tersebut tak dapat diterapkan dan justru menggantung.

“Ngegantung. Tidak bisa berlaku kalau belum diundangkan. Kan diundangkan artinya diberi nomor. Kalau tidak diberi nomor kan tidak bisa berlaku,” tambahnya.

Ia menilai, Menkumham memiliki kewajiban untuk mengundangkan sebuah peraturan. Sedangkan, untuk menguji produk hukum apakah bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak harus dilakukan oleh Mahkamah Agung.

“Tidak ada hak Menkumham untuk mengatakan kami akan menguji menilai apakah bertentangan atau tidak bertentangan. Dia itu hanya mengundangkan atas perintah dan mandat UU kepada Menkumham,” ucap Asep.

Asep pun menyarankan agar Kemenkumham mengundangkan aturan tersebut. Alasannya, dalam PKPU mengatur berbagai ketentuan lain selain larangan caleg mantan napi koruptor. Selain itu, pengundangan yang tertunda dinilainya dapat menghambat proses pendaftaran pemilu.

“Jadi bahaya itu. Kan tidak hanya satu ketentuan itu saja, banyak ketentuan lain yang harus diberlakukan. Karena penting untuk memberlakukan ketentuan lainnya di luar pasal yang tadi,” ujarnya.

Menurut dia, jika terdapat pihak yang menolak aturan tersebut, dapat mengajukan judicial review setelah PKPU diundangkan.

Menkumham, Yasona Laoly menegaskan kembali, aturan yang dibuat oleh PKPU batal demi hukum jika tidak diundangkan Kemenkumham.

“Batal demi hukum. Suruh baca pasal 87 UU No 12 Tahun 2011, mengatur perundangan, itu dipelajari di tingkat pertama di fakultas hukum,” ujar Yasonna di Kompleks Istana Presiden, Selasa (26/6). (Ut)