Connect with us

Pilkada 2018

Masyarakat Diminta Kritis, Tolak Politik Uang!

Published

on

Ilustrasi Politik Uang Dalam Pilkada (kompas)

Geosiar.com,  Jakarta — Dahnil Anzar Simanjuntak, selaku ketua  umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, mengingatkan masyarakat agar memahami bahwa korupsi adalah salah satu penghambat pembangunan.

Masyarakat diminta tidak tergiur dengan pemberian yang sifatnya sementara.

Danhil menyarankan agar masyarakat menolak menerima uang dari para tim sukses calon kepala daerah.

Dengan menolak pemberian, masyarakat bisa ikut mencegah praktik korupsi kepala daerah yang kehabisan modal saat pilkada.

“Karena, mereka yang membagi-bagikan uang ketika pilkada diyakini akan siap mengambil hak-hak publik di APBD, berapa saja sebagai pengganti,” ujarnya.

Dahnil juga meminta agar pemilih tidak menggunakan haknya untuk memilih calon kepala daerah yang pernah terindikasi korupsi.

Pemilih diminta berpikir panjang untuk melihat dampak buruk pemimpin daerah yang menjalankan praktik korupsi.

Terlebih lagi, menurut Dahnil, calon kepala daerah yang pernah menyandang status narapidana kasus korupsisangat berpotensi untuk mengulangi perbuatan.

“Korupsi adalah kejahatan laten dan kapan saja bisa terulang. Pemilih tidak boleh toleransi kepada calon kepala daerahnya yang terkait dengan kasus korupsi,” tutupnya. (Ut)