Connect with us

Sumut

KM Sinar Bangun, Pencarian Korban Gunakan Alat Pendeteksi Dasar Laut TNI

Published

on

Proses pencarian korban hilang dari KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba.

Geosiar.com, Simalungun – Sekitar 170 penumpang masih belum juga ditemukan setelah lima hari kapal KM Danau Toba tenggelam. TNI berencana akan mengerahkan Hydros, alat canggih pendeteksi dasar laut.

Rencana tesebut diungkapkan oleh Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto saat berkunjung ke Dermaga Tiga Ras di Kabupaten Simalungun.

Di samping akan mengerahkan Pasukan Taifib dan Pasukan Katak, maka juga akan digunakan peralatan Hydros untuk mendeteksi dasar danau guna mencari para korban KM Sinar Bangun yang tenggelam dengan membawa sekitar 192 penumpang.

Hingga saat ini baru ditemukan tiga jenazah, yang sudah berhasil diidentifikasi, dan 18 penumpang yang selamat sementara lebih dari 170 masih hilang.

saat berkunjung ke posko pencarian, Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, yang lebih dulu akan dicari adalah titik tenggelam dari KM Sinar Bangun, seperti dilaporkan wartawan setempat, Sulaiman Achmad pada Kamis (21/06/2018).

“Jika nanti titik kapal sudah ditemukan, maka proses pencarian tanpa batas waktu akan dilakukan 24 jam,” ucapnya.

KM Sinar Bangun tenggelam saat berlayar dari Simanindo di Pulau Samosir ke Tiga Ras di Pulau Sumatra, lima hari lalu, dengan perkiraan terakhir membawa 192 penumpang walau -menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi- kapasitasnya hanya sekitar 43 orang.

Hampir bisa dipastikan sekitar 170 penumpang yang hilang sudah meninggal dunia dan ada perkiraan bahwa jenazah bisa jadi akan mulai mengapung ke permukaan.

Bagaimanapun terbuka pula kemungkinan sejumlah jenazah korban yang tidak sampai mengapung karena terjepit sepeda motor di dasar danau mengingat KM Sinar Bangun juga membawa sekitar 65 sepeda motor.

Polisi sudah menahan nakhodanya, Tua Sagala, yang termasuk dalam 18 orang yang berhasil selamat saat kapal tenggelam.

Saat berkunjung ke Tiga Ras bersama Panglima TNI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pemeriksaan dengan dugaan kelalaian bisa diperluas hingga ke petugas yang mengeluarkan izin berlayar.

“Termasuk jika kelalaian dari pemberi izin, maka akan kita tindak tegas. Ini tidak boleh terulang kembali di kemudian hari di tempat lain.

Berdasarkan peraturan, izin kapal dengan kapasitas 5 GT (Gross Ton) dikeluarkan oleh Dinas Perhbungan Kabupaten/Kota sementara kapasitas 5-300 GT oleh provinsi dan di atas 300 GT langsung di bawah Kementrian Perhubungan.