Connect with us

Politik

Diatur Perda, Pemko Medan Diminta Rutin Pengawasan Produk Halal dan Higienis

Published

on

Acara sosialisasi Perda No 10 Tahun 2017 tentang pengawasan dan jaminan produk halal dan higienis.

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diminta agar benar benar menerapkan Perda No 10 / 2017. Pengawasan secara rutin harus dilakukan, sehingga produk makanan dan minuman di seluruh pasar kota Medan dijamin halal dan higienis.

Dorongan itu disampaikan anggota DPRD Medan Ibnu Ubayd Dilla saat mengelar sosialisasi Perda No 10 / 2018 tentang pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis di lingkungan 4 labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan, Minggu (29/4/2018). Pelaksanaan sosialisasi Perda itu dihadiri Lurah Ari Sulthan, ratusan warga dan tokoh masyarakat.

Disampaikan Ibnu Ubayd Dilla, Pemko Medan harus menegakkan Perda dengan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Sehingga semua bahan yang diproduksi dan beredar di pasar wajib memenuhi standar higienis dan layak untuk dikomsumsi.

Sebagaimana diketahui, Perda Kota Medan No 10 Tahun 2017 tentang pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis terdiri dari XII BAB dan 21 Pasal ditetapkan sejak 1 Nop 2017. Perda itu mengatur pelaksanaan pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis seperti yang tertuang BAB III.

Dalam Perda sesuai pasal 4 disebutkan, Pengawasan dilaksanakan Pemko Medan secara terpadu dilaksanakan setiap saat. Tim dimaksud terdiri dari unsur Pemko, Balai POM, MUI, masyarakat dan instansi lainnya.

Sedangkan dalam BAB V mengatur bahan produk halal dan higienis. Dimana bahan produk halal dan higienis terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong.

Bahkan, dalam BAB VI diatur, untuk sebuah produk diwajibkan memiliki sertifikat dan labelisasi produk halal dan higienis. Pada pasal 14 ayat 1 disebutkan proses sertifikasi dan labelisasi serta pengawasan tim terpadu dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan.

Begitu juga sebagaimana diatur BAB VII tentang Kewajiban. Bagi pelaku usaha wajib berproduksi secara halal dan higienis. Mencantumkan informasi atau label tidak halal untuk produk yang tidak halal dengan terang dan mudah dibaca. Memisahkan barang dagangan yang halal dengan tidak halal. Mencantumkan masa berlaku produk dagangan.

Sedangkan dalam BAB VIII mengatur soal larangan. Pada pasal 16 diuraikan, setiap pelaku usaha dilarang mencantumkan label halal yang belum diperiksa serta memalsukan label halal. (lamru)