Connect with us

Politik

Pemko Medan Diminta Gencar Sosialisasikan Pencegahan HIV dan AIDS

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diminta agar gencar dan rutin melakukan sosialisasi Perda No 1/2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di kota Medan. Selain pencegahan, Walikota Medan agar bekerja maksimak melakukan pembinaan, pengawasan serta kordinasi dengan lembaga lainnya.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Medan Deni Maulana Lubis SE usai menggelar sosialisasi Perda No 1/2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Jl Denai Gang Pribadi Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai, Senin (30/4/2018). Diharapkan, seluruh ASN, Camat, Lurah dan kepling supaya aktif dan rutin melakukan sosialisasi bahaya penyakit dan penularan HIV dan AIDS.

Dikatakan Deni asal politisi Nasdem ini, Pemko Medan harus menerapkan Perda dengan benar. Sehingga, Perda yang telah disahkan tidak “parkir” dan sekedar dokumen Pemko Medan saja.

Seperti diketahui, Perda No 1/ 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS terdiri XII BAB dan 36 Pasal. Dalam BAB VI masalah pembinaan pengawasan dan koordinasi. Walikota atau pejabat yang dihunjuk harus melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Masih BAB VII soal larangan, dalam Pasal 31 disebutkan setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang melakukan seksual dengan dengan orang lain. Setiap orang atau institusi dilarang melakukan diskriminasi terhadap orang yang diduga terinfeksi HIV dam AIDS.

Sedangkan BAB VIII tentang pembiayaan dalam pasal 32 disebutkan, segala biaya yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dibebankan pada APBD.

Sama halnya, BAB X soal sanksi. Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap orang, lembaga dan instasi yang melakukan pelanggaran terhadap Perda. Dalam ayat 2 disebut terhadap PNS yang lalai dalam tugasnya diberikan sanksi pencopotan jabatan atau tunda kenaikan pangkat.

Begitu juga dalam BAB XI tetang ketentuan Pidana. Dalam pasal 35 ayat 1 dinyatakan, setiap orang yang melanggar ketentuan dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. (lamru).