Connect with us

Nasional

DPR Sahkan Revisi UU Terorisme Jadi Undang-Undang

Published

on

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Terorisme menjadi UU dalam sidang paripurna hari ini, Jumat (25/5). (Foto: Kudus Purnomo Wahidin/Alinea.id)

Geosiar.com, Jakarta – DPR meresmikan Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Pengesahan ini secara aklamasi disetujui semua fraksi.

Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafii menjelaskan, secara substansi banyak penambahan aturan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai penguatan UU.

“Ada perubahan signifikan terhadap sistematika UU, menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan, kemudian soal peran TNI yang itu semua baru dari UU sebelumnya,” kata Syafii dalam sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Di samping itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menanggapi pengesahan sebagai perwakilan pemerintah. Ia mengatakan, aksi terorisme merupakan perbuatan yang terkutuk dan berbahaya.

“Terorisme tak lagi menjadi bahaya laten, tetapi menjadi bahaya nyata. Sehingga, perlu upaya serius yang tak hanya preventif, tetapi juga preemptive,” kata Yasonna dalam kesempatan yang sama.

Ia melanjutkan, secara khusus memberikan terima kasih dan penghargaan atas pembahasan UU ini. “Presiden menyatakan setuju untuk disahkan menjadi UU,” jelas Yasonna.

Setelah penjelasan substansi UU, pimpinan sidang paripurna, Wakil Ketua DPR yang memimpin sidang paripurna, Agus Hermanto menanyakan pada peserta sidang untuk menyetujui dan mengesahkan RUU tersebut.

“Apakah, RUU tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” kata Agus dalam sidang paripurna yang langsung dijawab setuju oleh peserta sidang di gedung DPR, Jakarta, Jumat 25 Mei 2018.

“Setuju”, respon para anggota dewan yang hadir.(yl)