Connect with us

Sumut

Warga Medan Diminta Jaga Kebersihan, Pemko Harus Siapkan Sarana Sampah

Published

on

Anggota DPRD Medan Hasyim SE saat menggelar sosialisasi Perda Persampahan Kota Medan di Jl Medan Area Selatan, Minggu (29/4/2018).

Medan, Geosiar.com – Pemerintah Kota (Pemko) Medan dituntut supaya merealisasikan pengadaan sarana dan prasarana seperti tong serta gerobak sampah disetiap lingkungan. Sama halnya masyarakat diharapkan dapat menjaga kebersihan sehingga tercipta hidup sehat kota Medan “Rumah Kita”.

“Kita awali dari pikiran yang bersih, rumah dan lingkungan yang bersih. Pasti hidup kita sehat dan nyaman,” ujar Ketua Fraksi DPRD Medan Hasyim SE saat menggelar sosialisasi Perda No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Medan Area Selatan, Kec Medan Area, Minggu (29/4/2018). Sosialisasi dihadiri tokoh masyarakat, agama dan ratusan konstituen.

Untuk itu, sebagai pedoman untuk mewujudkan pola hidup sehat tersebut. Diharapkan semua pihak taat akan Perda Kota Medan yang sudah disahkan sejak dua tahun lalu. Pemko menyiapkan perangkat dan masyarakat diharapkan mendukung penuh.

Tujuan Perda untuk menggugah kesadaran masyarakat peduli tentang kebersihan sehingga kota Medan menjadi kota yang layak huni. Penerapan Perda yang benar akan menguntungkan masyarakat Medan juga. Sehingga sampah tidak lagi berserakan terbuang ke parit yang menimbulkan sumbat dan banjir.

“Sudah saat nya Perda ditegakkan dengan benar. Pemko harus secepatnya menyiapkan sarana. Sehingga sanksi pelanggaran dapat dijalankan. Satpol PP diharapkan dapat memulai pengawasan. Sehingga nantinya masyarakat dapat menyadari secara perlahan lahan pentingnya kebersihan,” terang Hasyim yang juga Ketua DPC PDI P Kota Medan ini.

Sebagaimana diketahui, Perda yang disosialisasikan itu terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Bahkan pada Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Dan bagi suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 jt. (lamru)