Connect with us

Sumut

GPEI Sumut Tuding Pelayanan Depo di Pelabuhan Belawan Amburadul

Published

on

Ketua GPEI Sumut Drs Hendrik Halomoan Sitompul saat mengelar kordinasi dengan sejumlah pelaku usaha eksport dengan stakeholder di Belawan kemarin.

Medan, Geosiar.com – Gabungan Pengusaha Eksport Indonesia (GPEI) menuding kondisi kegiatan usaha eksport-import di pelabuhan Belawan terbukti masih kacau dan amburadul. Terbukti , pelaku usaha mengeluhkan pelayanan Depo transportasi kontainer barang eksport-import yang lambat dan amburadul.

Hal tersebut disampaikan Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumatera Utara (Sumut) Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM Hendrik Sitompul usai rapat konsultasi yang digelar GPEI Sumut terkait kepelabuhan, di BICT Belawan, Jalan Raya Pelabuhan Gabion, Rabu (9/5/2018).

Untuk itu, kata Hendrik selaku anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan yang duduk di komisi C DPRD Medan membidangi perekonomian itu mendesak pihak otoritas pelabuhan (OP) Belawan dan Dinas Perhubungan segera menyikapi masalah tersebut guna memperlancar kegiatan usaha eksport import di pelabuhan Belawan.

“Akibat pelayanan Depo yang tidak profesional. Kegiatan usaha ekspor menjadi terhambat dan pelaku usaha banyak yang dirugikan dan sudah lama mengadu sama kami.Untuk itu, OP harus mampu memberi solusi,” tegas Hendrik.

Sebagaimana laporan yang diterima GPEI dari pelaku usaha, kegiatan usaha eskport import di pelabuhan Belawan sangat terbatas. Dimana, para pemilik Depo beroperasi hanya pukul 17.00 wib. Sehingga kegiatan sangat singkat mengakibatkan proses eksport sering terhambat. “Seharusnya kegiatan di pelabuhan itu harus 7 x 24 jam. Kenapa baru pukul 17.00 wib sudah tutup. Keluhan pelaku usaha harus kita sahuti,” ujar Hendrik Sitompul.

Disampaikan Hendrik, komisi C DPRD akan segera memanggil pihak pengelola Depo serta stakeholder di Belawan. Pemanggilan tersebut guna dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) mengetahui duduk persoalan dan mencari solusinya.

Sementara itu, sekretaris GPEI Sumut Susilo juga menyampaikan, pelayanan Depo di Belawan sangat buruk. Dari sekian banyak penyedia jasa Depo transportasi kontainer hanya ada 2 Depo beroperasi hingga pukul 21.00 wib. Yang lainnya tutup pukul 17.00 wib. Sehingga tidak mendukung lagi arus peredaran barang di pelabuhan.

Seharusnya kata Susilo yang juga Ketua DPP Depalindo bidang transportasi itu, Depo harus mendukung kebijakan pemerintah yakni kegiatan di pelabuhan 7 x 24 jam. “Kita prihatin melihat pelayanan di pelabuhan yang masih kacau,” cetusnya.

Masih kata Hendrik, kepada stakeholder dan pelaku usaha diharapkan dapat berkoordinasi untuk meminimalisir setiap kendala menjalankan usaha.

“Seluruh keluhan sudah kami akomodir, selanjutnya GPEI akan memediasi untuk perbaikan sistem. Ke depan harapan kita supaya kerjasama antar pelaku usaha dengan stakeholder terus ditingkatkan. Tentu untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi di Sumut,” ujar Hendrik.

Disisi lain, Hendrik juga menganjurkan, jika terjadi masalah sebaiknya dilakukan komunikasi terlebih dahulu antara pelaku usaha dengan stakeholder. Sehingga suatu masalah tidak berkepanjangan yang dapat merugikan semua pihak.

Selaku Ketua GPEI Sumut, Hendrik mengaku akan tetap memperjuangkan dan tetap menyahuti keluhan pengusaha ekspor. “GPEI siap menjembatani semua masalah untuk memperlancar kegiatan usaha,” tambah Alumni PPRA 52 Lemhannas RI itu.

Rapat konsultasi GPEI Sumut dihadiri oleh Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Bea Cukai Belawan, Balai Karantina Pertanian Belawan, GM BICT Belawan, Polres Belawan, serta sejumlah asosiasi, di antaranya adalah AEKI SUMUT, PTPN III, PTPN IV, PT Industri Karet Deli, PT. Musim Mas, PT BEST, dan PT MUTIARA LAUT ABADI. (yoseni/lamru)