Connect with us

Politik

Ihwan Ritonga: Atribut #GantiPresiden2019, Tidak Pelu Ditakutkan

Published

on

Medan, Geosiar.co – Pasca diterbitkannya surat edaran Walikota Medan tentang pelarangan penggunaan atribut dengan tagar #GantiPresiden2019 di arena Car Free Day (CFD) lapangan Merdeka Medan menuai protes dari berbagai kalangan.

Salah satunya dari Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga (foto), menyayangkan kebijakan Pemko Medan yang melakukan pelarangan terhadap masyarakat Medan yang menggunakan atribut tagar #GantiPresiden2019.

“Apa yang ditakutkan Pemko Medan dari atribut tagar #GantiPresiden2019 ? Itu kan hanya kaos yang menunjukkan kreatifitas masyarakat Medan, ” katanya kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/5/2018)

Kata Ihwan, seharusnya Pemko Medan tidak ‘asal-asalan’ mengeluarkan kebijakan tersebut.Sebab, dikhawatirkan akan merusak kondusifitas warga Medan.

“Medan kan sudah aman dan kondusif, jangan gara-gara pelarangan itu nantinya timbulkan kegaduhan di Medan ini, ” tegasnya.

Lanjutnya, bahwa atribut tagar #GantiPresiden2019 itu dinilai tidak ada yang menyalah dan berbau politis. Apalagi, dalam atribut itu tidak ada disebut nama.

“Itu murni kreatifitas masyarakat.Jadi, sekali lagi, apa yang harus ditakutkan oleh Pemko Medan dari atribut #GantiPresiden2019 ini?” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Medan mengeluarkan surat mengenai penertiban atribut #2019GantiPresiden yang kini populer ditengah masyarakat.

Hal ini ditandai dengan munculnya surat bernomor 300/4707 per tanggal 4 Mei 2018 yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Medan sebagai pelaksana penertiban tersebut. Surat ini ditandatangani oleh Sekda Kota Medan Syaiful Bahri.

Isi surat tersebut Pemko Medan menegaskan bahwa satpol PP diminta untuk menertibkan penggunaan atribut tersebut pada kegiatan car free day yang digelar di Jalan Pulau Pinang pada setiap hari Minggu maupun kegiatan lainnya yang melibatkan banyak massa.

Selain larangan pada pelaksanaan Car Free Day, juga diminta agar atribut tersebut tidak digunakan untuk kegiatan politik pada rumah ibadah dan lembaga pendidikan maupun kegiatan. Disebutkan, unculnya kebijakan itu atas rekomendasi dari Kominda Provinsi Sumatera Utara tentang penanganan gerakan #2019GantiPresiden. (lamru)