Connect with us

Nasional

Perusahaan Inggris Gugat Indonesia Terkait Sewa Satelit Rp 237 Miliar

Published

on

Ilustrasi Satelit

Geosiar.com, Jakarta – Perusahaan satelit asal Inggris, Avanti Communication Group menggugat pemerintah Indonesia atas dugaan wanprestasi penyewaan satelit Artemis senilai Rp 237,5 miliar. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meminta masalah ini diselesaikan baik-baik.

“Kalau bisa melalui apa namanya kan ada dua ada yang non (yudisial), diselesaikan secara baik-baiklah,” kata Ryamizard di Mako Marinir, Jakarta Pusat, Kamis (3/5/2018).

Perusahaan Avanti menggugat pemerintah ke London International Court of Arbitraition pada Agustus 2017.

Indonesia digugat karena dinilai tidak bisa membayar sewa satelit Avanti yang berada di atas garis khatulistiwa.
Ryamizard sudah berbicara dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta DPR. Namun, dia belum mau mengungkapkan hasil keputusan atas gugatan ini.

“Intinya saya bicarakan dengan Menteri Perekonomian dan DPR. Itulah suara rakyat kita nurut ajalah,” kata mantan KSAD itu.

Ryamizard mengakui, dirinya sejak awal tidak setuju dengan skema penyewaan. Dia menilai, anggaran yang harus disiapkan bisa lebih besar dibanding membeli sendiri satelit itu.

“Penyewaan enggak ada penyewaan. Saya dari dulu enggak suka dengan penyewaan-penyewaan. Nyewa-nyewa itu kita rugi tiap tahun. Kalau kita bayar sekaligus besar ke beli, tapi kalau kita nyewa-nyewa wah rugi berapa triliun,” ucap dia.

Jelasnya, Indonesia sebenarnya punya satelit Garuda-1 di orbit 123 derat bujur timur di atas garis khatulistiwa. Tapi tiga tahun lalu satelit bergeser. Hal ini sangat disayangkan karena lokasi itu sangat strategis dan punya jangkauan luas.

Kementerian Pertahanan akhirnya memutuskan untuk menyewa satelit Artemis milik Avanti senilai USD 30 juta atau Rp 405 miliar untuk mengisi slot itu.

Pembayaran tahap pertama (2016) sudah dilakukan. Tapi, pembayaran pada 2017 tersendat karena masalah administrasi. BPKP menilai studi kelayakan tidak memadai sehingga Kementerian Keuangan tak bisa mencairkan anggaran. (yl)