Connect with us

Nasional

Massa May Day: Cabut PP tentang Pengupahan

Published

on

Ilustrasi

Geosir.com, Jakarta – Massa buruh bergerak ke kantor Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ ILO). Dalam demonya, mereka menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

“Sekarang kita sudah di depan Gedung ILO saudara-saudara. Kita manyampaikan bahwa May Day bukan Fun Day. Kita juga menuntut agar segera mencabut PP 78 Tahun 2015,” ujar orator dari atas mobil komando, Selasa (1/5/2018).

Massa yang tergabung dalam Kasbi (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), SGBN (Sentral Gerakan Buruh Nasional), KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia), KSN (Konfederasi Serikat Nasional) dan Sedar (Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan) ini, juga membentangkan spanduk dan poster.

Spanduk itu berisi “Hapus Sistem Kerja Out Sourcing”, “Subsidi untuk Rakyat”, “Tolak Sistem Pemagangan”.

Mereka juga terlihat membawa perlengkapan teatrikal. Atribut yang mereka bawa menunjukkan kehidupan buruh yang mereka alami: yang terjerat dalam kerangkenglengkap dengan atribut setan pencabut nyawa dan gurita hijau.

Setelah berorasi, mereka bergerak menuju Istana Negara, diiringi nyanyian perjuangan. Di Istana, mereka akan bersatu dengan ribuan buruh lainnya.

“Rakyat pasti menang rebut kedaulatan, rakyat kita pasti akan menang,” seru orator. Mengutip http://setkab.go.id, PP 78 Tahun 2015 berisi kebijakan pengupahan yang sdiarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh.

Penghasilan yang layak sebagaimana yang dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.

“Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk: a. Upah; dan b. pendapatan non Upah,” bunyi Pasal 4 ayat (2) PP ini.

Kebijakan pengupahan itu meliputi: a. Upah minimum; b. Upah kerja lembur; c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran Upah; g. denda dan potongan Upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Berdasarkan PP ini, upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil. Upah berdasarkan satuan waktu, ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan.

Dalam hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan Upah sehari adalah: a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu). (yl)