Connect with us

Sumut

Hydran Tak Berfungsi, DP2K Medan Sulit Mendapat Air Saat Kebakaran

Published

on

Komisi D DPRD Medan melakukan kunjungan kurja (kunker) dalam rangka evaluasi serapan anggaran triwulan I APBD 2018 dinas tersebut, Senin (30/4/2018).

Medan, Geosiar.com – Kepala Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (DP2K) Medan, Marihot Tampubolon mengaku bahwa berbagai kendala dalam upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di Medan akibat minimnya jumlah hidran yang berfunsi di kota Medan.

“Saat ini, jumlah hydran yang ada di Medan berjumlah 118 unit. Dengan jumlah hidran yang berfungsi hanya 35 dari 83 unit yang ada,” ujar Marihot saat menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi D DPRD Medan dalam rangka evaluasi serapan anggaran triwulan I APBD 2018 dinas tersebut, Senin (30/4/2018).

Terkait hal itu Marihot mengaku pihaknya selalu kewalahan mendapatkan air setiap terjadi kebakaran. Diharàpkan Hydran dapat berfunsi demi kepentingan semua pihak.

Sementara itu, pihaknya menyebutkan sepanjang tahun 2017, Jumlah kasus kebakaran di kota Medan mencapai 201 kasus. Dimana, 122 kasus kebakaran yang terjadi disebabkan oleh korsleting listrik.

“Kasus kebakaran tahun ini masih didominasi korsleting listrik dengan 122 kasus. Sedangkan sisanya seperti ledakan kompor atau gas, lampu, lilin, rokok, maupun kelalaian manusia itu sendiri,” terangnya.

Dikatakan, Jumlah kasus kebakaran di Kota Medan sepanjang tahun 2017, menurun dibandingkan tahun 2016.

Dimana, kasus kebakaran di Kota Medan sepanjang tahun 2016 berjumlah 246 kasus, sementara di tahun 2017 angka kebakaran turun hanya 201 kasus.

“Hal ini menunjukkan masyarakat kian sadar akan bahaya kebakaran, mengganti kabel-kabel listrik yang sudah uzur dengan yang baru serta sesuai standar (SNI),” kata Marihot.

Marihot menjelaskan, seiring menurunnya kasus kebakaran di tahun 2017 dibandingkan tahun 
sebelumnya, otomatis hal itu juga membuat angka kerugian materil menurun dari Rp 898 miliar di 2016 turun menjadi Rp 42 miliar di tahun 2017.

“Selain itu jumlah korban juga menurun. Jika di 2016 jumlah korban 17 orang luka-luka dan 12 orang meninggal, di tahun 2017 menurun menjadi 14 orang-orang luka-luka dan 6 orang meninggal,” sebutnya.

Dari 21 kecamatan di Kota Medan, sambung Marihot, Medan Helvetia menjadi kecamatan dengan kasus kebakaran terbanyak sepanjang 2017 dengan 24 kasus.

“Sedangkan Kecamatan Medan Polonia dan Medan Selayang menjadi kecamatan dengan angka kasus kebakaran terendah yakni masing-masing 4 dan 5 kasus,”sebutnya.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong (Partai Demokrat) didampingi Abdul Rani (PPP), Marihot menjelaskan bahwa berbagai kendala dalam upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di Medan akibat minimnya jumlah hidran yang ada di Medan.

“Saat ini Jumlah hidran yang ada di Medan berjumlah 118 unit. Dengan jumlah hidran yang berfungsi hanya 35 unit dan 83 unit lagi tidak  berfungsi,” katanya.

Realisasi Anggaran

Dalam kesempatan itu, Marihot menyebutkan realisasi anggaran di dinas tersebut pada triwulan I APBD 2018 baru mencapai 0,8 persen atau sebesar Rp 1,2 miliar dari total anggaran sebesar Rp 17, 3 Miliar lebih.

“Adapun realisasi PAD retribusi daerah dari retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Rp.466.770.000 atau sebesar 20,75 persen, “sebutnya.

Revisi Perda Bangunan Tinggi

Menyikapi masih tingginya angka kasus kebakaran karena korsleting listrik, Parlaungan Simangunsong 
berharap kepada PT.PLN untuk tidak ‘seenaknya’ memadamkan listrik di Medan.

Selain itu, dalam rapat yang hanya dihadiri oleh Parlaungan Simangunsong dan Abdul Rani itu, kedua anggota Komisi D itu mengusulkan untuk melakukan revisi Perda Bangunan Tinggi Kota 
Medan. Dimana, nantinya usulan dalam revisi itu mengharuskan kepada pihak pengembang untuk 
menyediakan gang kebakaran dan hidran-hidran khusus yang berfungsi sebagai langkah pertama antisipasi jika terjadi kebakaran di gedung-gedung tinggi yang ada di Medan.

“Ya ini penting dalam antisipasi terjadinya kasus kebakaran besar di 
Medan, “tandasnya. (lamru)