Connect with us

Politik

Warga Pulo Brayan Medan Timur Keluhkan Sulitnya Ngurus KTP

Published

on

Anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH saat menggelar sosialisasi Perda di Kec Medan Timur, Minggu (22/4/2018)

Medan, Geosiar.com – Warga Pulo Brayan II Kecamatan Medan Timur mengeluhkan pengurusan elektronik- Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada hal KTP sangat dibutuhkan untuk syarat menggunakan hak pilih pada Pigubsu dan Pilpres 2019 mendatang. Parahnya, masih saja ada oknum kecamatan yang menawarkan bayaran tinggi agar KTP cepat keluar.

Hal itu dikemukakan salah seorang ibu rumah tangga di Pulo Brayan II, Indah saat mengikuti reses I 2018 Anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH di Kec Medan Timur, Minggu (22/4/2018). Reses Paul asal politisi PDIP ini dihadiri tokoh masyarakat dan ratusan konstituen.

Sama halnya keluhan yang disampaikan Susi, warga Kelurahan Kampung Durian, mengeluhkan BPJS Kesehatan gratis yang dinilainya belum tepat sasaran. Banyak warga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya susah dan dinilai berhak mendapatkan, justru tidak dapat. Keluhan lainnya, ada warga yang tadinya tercatat sebagai peserta BPJS Mandiri, karena sudah tidak mampu lagi membayar akhirnya berhenti membayar dan BPJS nya tidak aktif lagi.

Menanggapi persoalan KTP tersebut, Paul mengatakan untuk pengurusan KTP justru jauh lebih mudah dibandingkan dengan perbaikan jalan rusak agar segera diaspal. Politisi PDI Perjuangan ini berjanji akan membantu warga dalam pengurusan KTP.  

Terkait masih banyak warga yang belum memiliki BPJS dan belum tepat sasaran, anggota Komisi D DPRD Medan ini mengatakan, BPJS Kesehatan gratis sebenarnya bukan tidak bayar, namun yang membayar adalah Pemko Medan.

Dalam pengurusannya, warga harus melengkapi foto kopi kartu keluarga, KTP dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

Paul juga mengingatkan ada program bedah rumah yang diselenggarakan Pemko Medan. Bagi warga yang membutuhkannya, segera mendaftarkan diri ke kelurahan dengan catatan yang memenuhi kriteria tidak mampu dan tidak layak huni. Namun rumah yang hendak dibedah haruslah berdiri di atas tanah milik sendiri, bukan kontrak, ujarnya.

Lurah Pulo Brayan Darma Bakti dalam kesempatan itu menyebutkan, tidak ada pengurusan KTP yang susah. Mungkin warga tersebut belum melengkapi berkas yang diperlukan. Terkait bantuan kepada masyarakat, memang harus dipilih-pilih sesuai kriteria yang ditetapkan. Tidak semua warga mendapatkan bantuan.

Selain itu, pendataan tidak semua dilakukan pihak kelurahan, ada juga dari Dinsos dan BPS. Kalau ada yang merasa layak mendapatkan bantuan namun sampai sekarang belum, lurah mempersilahkan datang ke kantornya untuk dicek lagi.(lamru)