Connect with us

Politik

Pemko Medan Diminta Terapkan Perda Kemiskinan Dengan Benar

Published

on

Anggota DPRD Medan Zulkifli Lubis saat menggelar sosialisasi Perda Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Tapian Nauli No 27 Kel Teladan Barat, Kec Medan Kota, Selasa (24/4/2018).

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diminta benar benar menerapkan Perda No 5 Tahun 2015 tentang kemiskinan. Diyakini, jika Perda dijalankan dengan benar maka warga Medan dipastikan tidak ada lagi yang miskin, karena sesuai Perda warga miskin harus dilindungi dan dibantu.

“Perda ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, tujuannya membantu masyarakat miskin dan tentu akan mengurangi angka kemiskinan secara berlahan lahan. Kita harapkan Perda ini jangan “parkir” ,” ujar anggota DPRD Medan Zulkifli Lubis saat menggelar sosialisasi Perda Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Tapian Nauli NO 27 Kel Teladan Barat, Kec Medan Kota, Selasa (24/4/2018).

Dikatakan Zulkifi Lubis dari politisi PPP ini, Pemko didesak untuk menerapkan Perda Kemiskinan dengan baik. Sehingga kesejahteraan masyarakat Medan dapat meningkat. “Kita tidak ingin membantu masyarakat miskin hanya lisan saja tapi harus nyata. Perda ini cukup bagus, hanya pelaksanaan nya yang belum jalan. Mudah mudahan melalui sosialisasi ini, Pemko bergerak,” harap Zulkifli.

DItambahkan, Zulkifli, Pemko Medan harus tetap memprioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena tanpa masyarakat sejahtera, pembangunan dan infrastruktur yang mewah akan siasia. Untuk itu, Pemko Medan dapat memberi bantuan usaha dan lainnya meningkatkan kesejahteraan warga miskin.

Sebagaimana diketahui Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)