Connect with us

Politik

Ihwan Ritonga : “Tipikor Diminta Periksa M Husni Terkait Perekrutan Tenaga Honor”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE minta Tipikor Polda Sumatera Utara turun tangan memeriksa Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ( Kadis KP) Kota Medan M Husni terkait perekrutan tenaga honor di Dinas tersebut. Pasalnya, Kasis dituding melakukan pemecatan tenaga honor sepihak lalu perekrutan kembali yang dugaan hasil pungli dan nepotisme.

“Kita harapkan perekrutan tenaga honor di SKPD DKP jangan menjadi ajang korupsi. Sehingga tenaga honor yang lama dipecat dengan kesalahan dibuat buat. Selanjutnya dilakukan penerimaan baru secara terselubung dan KKN. Jika hal itu benar, kita minta Walikota Medan supaya mengevalusi jabatan M Husni selaku Kepala DKP,” tegas Ihwan Ritonga ketika melaksanakan reses I 2018 di rumah generasi Jl Menten Raya Kec Medan Denai, Sabtu (28/4/2018).

Ditambahkan Ihwan, jangan sampai dikorbankan tenaga honor yang lama karena tidak memiliki deking yang kuat, lalu merekrut yang baru. “Kasihan mereka, sudah bekerja 12 tahun tapi tiba tiba dipecat dengan alasan dibuatbuat. Saat ini masa depan mereka terancam,” ujar Ihwan selaku politisi Gerindra ini.

Seharusnya kata Ihwan, Kadis dapat menilai secara objektif. Sama halnya untuk mengambil keputusan tidak serta merta berdasarkan aturan tapi harus punya kemanusiaan.

Untuk itu, Ihwan meminta agar pemecatan kepada tenaga honor di Dinas Kebersihan dan Pertamanan supaya ditinjau kembali. “Apalagi tenaga honor yang dipecat adalah orang yang tak berdaya sekaligus anak yatim,” tambah Ihwan.

Sebelumnya, saat pelaksanaan reses Ihwan tersebut, seorang tua renta menyampaikan anaknya dipecat dari tenaga honor di Dinas KP Kota Medan. Pemecatan itu terkesan dipaksakan dan kesalahan yang dibuat-buat bahkan mengada ada.

Terkait hal itu, Ibu tadi sangat berharap agar anaknya dapat dipekerjakan kembali, mengingat kondisi ekonomi yang sulit dan tidak memiliki suami lagi.

Diakhir reses, Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE menyampaikan, semua aspirasi dan keluhan warga terkait pelayanan publik dan infrastruktur sudah ditampung dan nantinya diserahkan ke Pemko Medan melalui rapat paripurna DPRD Medan. Selanjutnya tetap ditindaklanjuti untuk segera terealisasi. (lamru)