Connect with us

Politik

Pemko Medan Diminta Lebih Teliti Pemberian Izin Jalur Hijau

Published

on

Anggota DPRD Medan Drs Daniel Pinem dalam acara Reses I Tahun 2018, di Jalan Flamboyan Raya, Tanjung Selamat, Medan, Jumat (27/2018).

Geosiar.com – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta lebih teliti atau tidak lagi memberi izin pembangunan di jalur hijau terutama di sepanjang Daerah Aliran Sungai ( DAS). Sebab, pembangunan tersebut berakibat terjadinya penyempitan dan pendangkalan sungai.

“Akibatnya tidak adanya tempat resapan air lagi.Hal ini yang membuat sejumlah kawasan khususnya di Kecamatan Medan Sunggal dan Medan Tuntungan kerap banjir, “kata Anggota DPRD Medan Daniel Pinem dalam acara Reses I Tahun 2018, di Jalan Flamboyan Raya, Tanjung Selamat Medan, Jumat (27/2018).

Kata Politisi PDI Perjuangan ini, memang akibat terjadinya banjir selama ini ada beberapa faktor, diantaranya adanya penyempitan dan pendangkalan sungai. Ini diakibatkan adanya pemakaian jalur hijau di DAS yang tidak lagi memandang tata ruang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Seharusnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam hal ini Walikota lebih memikirkan nasib warganya ketimbang memikirkan Pendapat Asli Daerah (PAD) yang ujung-ujungnya hanya menyengsarakan masyarakat.”ucapnya.

Pemko Medan lanjutnya, seharusnya tidak memberikan izin – izin terhadap para pengembang yang dinilai telah melanggar peraturan dan perundang-undangan terutama yang memakai jalur hijau di DAS.

“Untuk kedepannya kita minta Pemko Medan untuk tidak memberikan izin-izin kepada para pengembang properti,terutama yang lahannya sangat berdekatan dengan jalur hijau di DAS. Jangan adalagi penggunaan lahan dibibir sungai, dan sungai ada dikota Medan ini juga harus dikorek sedalam mungkin, ” sebutnya.

Dalam reses tersebut, Anggota Komisi D itu juga menjelaskan persoalan drainase memang menjadi sorotan selama ini tidak hanya di Medan Sunggal, melainkan di kawasan lainnya.

Politisi yang juga duduk di Komisi D DPRD Medan ini mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan pengelolaan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk dimanfaatkan sebaik mungkin dalam rangka menjawab persoalan warga ini.

“Drainase adalah masalah krusial, kami sejak awal meminta Pemko Medan melakukan penataan kawasan DAS sehingga drainase bisa terintegrasi ke sungai dan masalah banjir bisa diatasi,” jelas Pinem.

Sebelumnya dalam reses tersebut, sejumlah masyarakat mengeluhkan banyak pembangunan proyek perumahan tidak mengindahkan aturan yang sudah ditentukan sehingga membawa dampak negatif bagi masyarakat.

“Di Kecamatan Medan Sunggal banyak proyek perumahan tidak sesuai dengan aturan sehingga mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat, salah satunya adalah pengelolaan drainase,” jelas Sri warga Medan Sunggal.

Tidak taatnya aturan para pengembang berdampak terhadap sistem drainase di kawasan sekirar proyek. “Drainase warga yang tadinya bagus, sekarang menjadi sering banjir lantaran drainase jadi tidak beres akibat adanya proyek pembangunan,” jelasnya.

Warga meminta DPRD Medan dan Pemko Medan menindak para pengembang yang tidak mengindahkan aturan pembangunan. “Kami minta Pemko Medan menindak pengembang yang tak taat aturan,” tandasnya. (lamru)