Connect with us

Daerah

OJK Ungkap Kasus Penyelewengan di BPR KS Bali

Published

on

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KS Bali Agung Sedana (BAS). (Infobanknews.com)

Geosiar.com, Denpasar – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerjasama dengan Polda Bali berhasil mengungkap kasus yang menyeret Direktur Utama (Dirut) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KS Bali Agung Sedana (BAS), Nyoman Supriyani dan Dirut perusahaan PJTKI PT IHSC, Jalaludin.

Para calon TKI, sebelum dijanjikan berangkat, harus membayar pelatihan seharga Rp 30 juta hingga Rp 60 juta. Rentang harga tersebut tergantung asal daerah calon TKI. Selain diwajibkan membayar uang pelatihan, calon TKI ini juga diwajibkan menyerahkan sertifikat tanah sebaggai jaminan.

“Setelah sertifikat diserahkan, nama dan KTP para TKI ini, baik yang berangkat dan tidak, dipakai dan dibuatkan rekening untuk mencairkan kredit. Padahal sudah membayar Rp 30 hingga 60 juta. Dan mereka tidak tahu pengajuan kredit tersebut,” ujar Kadep Sektor Jasa Keuangan OJK, Irjen Pol Drs. Rokhmad Sunanto, Rabu (25/4/2018) di Polda Bali.

Seluruh dokumen tersebut malah dijadikan agunan kreditk oleh PT IHSC ke Bank BPR KS BAS setelah sertifikat tanah diserahkan. Kedit dari sertifikat inipun bervariasi, mulai dari Rp 200 juta hingga Rp 600 juta per orang dengan total Rp 24 miliar selama periode Maret-Desember 2014.

“Selain itu, ada mark up gaji. TKI kan digaji itu di Jepang Rp 13 juta, tapi di sana tertera hingga Rp 30 juta per orang. Lalu, kredit bisa terbayarkan selama 15 tahun, sedangkan TKI yang kerja di sana hanya selama 3 tahun. Bagaimana bisa tertutupi?” tambahnya.

Berdasarkan penyelidikannya, kredit itu cair duluan. Padahal belum semua administrasinya terpenuhi. Selain itu, para calon TKI tidak pernah menerima uang tersebut.

Kasus ini diketahui Polda Bali setelah adanya dua laporan dari I Kadek Septian Dwi Cahyadi dan I Putu Arnawa. Keduanya melapor setelah tidak jadi berangkat ke Jepang. Meski tak jadi berangkat, keduanya merasa curiga setelah tak ada kejelasan soal sertifikat tanah yang ditahan tersebut.

“Terdapat dua pelapor yang tidak jadi berangkat, dan sertifikatnya sebagai jaminan belum dikembalikan. Terlapor yakni Dirut PT IHSC masih kami lakukan penyelidikan, namun belum kami tetapkan sebagai tersangka,” ujar Wadir Ditreskrimum Polda Bali, AKBP Sugeng Sudarso.

Atas kasus penipuan tersebut, bank dituduh melakukan pelanggaran pasal 49 Ayat 1 (a), Ayat 2 (b) dan Pasal 50 (a) UU Perbankan No 10 tahun 1998. OJK menuduh bahwa sudah ada pembicaraan antara Bank dan PT IHSC terkait ini. Selain dikenakan UU perbankan, keduanya juga dikenakan pasal penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan 372 KUHP. (yl)