Connect with us

Nasional

Jokowi Angkat Bicara Soal Isu Perpres Tenaga Kerja Asing

Published

on

Jokowi di Mitsubishi XPANDER Export Ceremony. (liputan6.com)

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan isu Tenaga Kerja Asing (TKA) yang saat ini sedang marak dibicarakan sarat akan nuansa politik. Jokowi menegaskan Peraturan Presiden (Perpres) No. 20/2018 yang ia tanda tangani bulan lalu itu sebetulnya bentuk dari reformasi administrasi.

Menurut Jokowi, ada salah persepsi di masyarakat menyikapi peratuan yang dia teken. Perpres itu bukan berarti Indonesia akan kebanjiran TKA, namun untuk menyederhanakan pengurusan administrasi TKA yang penuhi kualifikasi dan sesuai kebutuhan Indonesia.

“Saya mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perindustrian bahwa pabrik Mitsubishi mempekerjakan 3.000 tenaga kerja dan akan tambah menjadi 4000 tenaga kerja, betul Pak? Dan hampir dapat dikatakan semuanya adalah tenaga kerja lokal,” ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Hadir dalam pelepasan ekspor Mitsubishi itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta jajaran direksi Mitsubishi.

“Sekarang isunya akhir-akhir ini adalah TKA atau tenaga kerja asing. Padahal sebetulnya yang kita reform adalah bagaimana menyederhanakan prosedur administrasi untuk tenaga kerja asing, jadi berbeda,” lanjut Jokowi.

Jokowi mengatakan kabar  yang dipahami berbeda terkait Perpres TKA bermuatan politik. Meski Jokowi tak merinci kepentingannya untuk Pemilu 2019 atau kepentingan politik lain.

“Inilah yang namanya politik,” kata Jokowi.

Jusuf Kalla (JK), sebelumnya juga menyinggung permasalahan tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia. JK membandingkan dengan Malaysia yang punya dua juta tenaga kerja yang berasal dari Indonesia (TKI). Namun, Malaysia tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut.

“Ada dua juta orang RI bekerja di Malaysia. Tapi Malaysia tidak pernah ribut walaupun dua juta. Kita masuk (TKA) sedikit, ribut. Padahal untuk maju dibutuhkan investasi,” ujar JK, Selasa (24/4/2018). (yl)