Connect with us

Politik

Hj Hamidah Gelar Sosialisasi Perda KTR, Sopir dan Penumpang Angkot Dilarang Merokok

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta supaya benar benar menerapkan Perda No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sehingga Perda yang sudah disahkan tidak sekedar pajangan sederetan Perda dokumen Pemko Medan. Sanksi tegas bagi pelanggaran Perda saatnya diberlakukan.

“Satpol PP harus melakukan pengawasan dan menegakkan Perda dengan tegas. Sehingga Perda dapat terlaksana maksimal,” ujar anggota DPRD Medan Hj Hamidah saat menggelar sosialisasi Perda No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jl Pancing I Lik 3 Kel Indra Kasih Kec Medan Tembung, Minggu (22/4/2018). Hadir saat sosialisasi ratusan masyarakat dan konstituen.

Disebutkan Hamidah selaku politisi PPP ini, Pemko Medan harus memperbanyak sosialisasi Perda sehingga masyarakat tahu. Begitu juga lembaga dan badan usaha sebagaimana yang disebut dalam Perda supaya benar benar memahami Perda.

Seperti laràngan merokok di dalam angkutan kota (angkot) wajib melarang penumpang bila merokok. Menurut Hamidah ke depan kiranya dapat terlaksana dengan baik.

Sebagaimana diketahui Perda No 3 Tahun 2014 terdiri dari XVI BAB dan 47 Pasal. Dalam pasal 7 KTR disebutkan beberapa lokasi yang haram untuk merokok yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

Sama halnya mengenai pemasangan iklan rokok dan etika pemasangan reklame serta sponsor rokok. Maka itu kepada semua pihak diminta supaya lebih berhati hati dalam pemasangan iklan rokok.

Sama halnya di pasal 27 disebutkan pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi untuk tidak merokok dan tidak membiàrkan penumpang merokok. Dan selanjutnya Pasal 28 ditekankan lagi bagi pengemudi/sopir wajib melarang penumpang merokok.

Sedangkan dalam pasal 7, yang dis
ebut KTR antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

Sedangkan bagi yang melanggar Perda diberikan sanksi ketentuan pidana diatur Pasal 44 yakni, setiap yang merokok ditempat area KTR diancam pidana denda Rp 50 ribu.

Sementara itu, bagi setiap pengelola dan pimpinan penanggungjawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal dengan membiarkan orang merokok diancam pidana Rp 10 juta atau pidana kurungan 15 hari. (lamru)