Connect with us

Daerah

Tolak Hukum Cambuk di Lapas, FPI Demo Kantor Gubernur Aceh

Published

on

Massa FPI demo di Kantor Gubernur Aceh, pada Kamis (19/4/2018). (kumparan.com)

Geosiar.com, Banda Aceh – Kantor Gubernur Aceh kedatangan massa dari Front Pembela Islam (FPI) pada Kamis (19/4/2018). Diketahui sempat terjadi aksi saling adu jotos antara massa aksi dengan aparat kepolisian yang berjaga. Demo ini juga diikuti oleh sejumlah mahasiswa.

Mereka menentang keputusan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang membuat peraturan hukuman cambuk tidak dilakukan di halaman masjid lagi, namun dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Massa yang diperkirakan berjumlah ribuan orang ini tidak bisa menahan emosi karena Irwandi tak kunjung datang menemui mereka.

Tapi pihak kepolisian terus berupaya untuk mencegah massa aksi dengan berusaha memukul mundur mereka. Akhirnya, saling sikut pun terjadi. Di samping itu, Kapolres Banda Aceh AKBP Trisno mengatakan tidak ada yang terluka serius akibat peristiwa ini.

“Hanya ada satu mahasiswa yang terjatuh,” kata Trisno.

Sebelumnya, pemerintah Provinsi Aceh bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Hamonangan Laoly sepakat untuk mengubah kebijakan pelanggar syariat Islam dengan hukuman cambuk yang semula dilakukan di muka umum, kini dilakukan di dalam penjara.

Kebijakan baru tersebut tertulis dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelaksanaan hukum acara jinayah, yang merupakan sebagai pelaksanaan Qanun (peraturan setingkat Perda) nomor 7 tahun 2013 dan Qanun nomor 6 tahun 2014. Kebijakan itu juga dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Kamis (12/4 2018) di Gedung Amel Convention, Banda Aceh.

Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan dukungannya terhadap peraturan baru yang telah ditetapkan bersama Pemerintah Aceh itu.

“Kita mendukung Pergub tentang pelaksanaan eksekusi cambuk yang baru, namun kalau soal teknis saya tidak mengerti, tanyakan langsung ke Pak Gubernur,” ujar Menteri Hukum dan HAM itu pada Kamis (12/4/2018) lalu. (yl)