Connect with us

Politik

Wujudkan Medan Kota Layak Huni, Pemko Medan Diminta Terapkan Perda

Published

on

Anggota DPRD Medan Abd Rani SH saat menggelar sosialisasi Perda Persampahan, Minggu (15/4/2018)

Medan, Geosiar.com
Guna mewujudkan kota Medan menjadi kota layak huni. Pemko Medan diminta serius menerapkan Perda No 6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Diharapkan, dengan adanya Perda, pemerintah, lembaga dan masyarakat dapat tergugah akan pentingnya kebersihan menciptakan lingkungan yang sehat.

“Kita harapkan Pemko melalui Dinas terkait dapat merealisasikan penerapan Perda dengan benar di kota Medan,” ujar anggota DPRD Medan Abd Rani SH saat menggelar sosialisasi Perda No 6/2015 di Jl karya lk 7 Kel Sei Agul Kec Medan Barat, Minggu (15/4/2018). Hadir saat sosialisasi ratusan tokoh masyarakat dan konstituen.

Dikatakan Abd Rani, masyarakat dan lembaga lainnya harus taat dengan Perda. DPRD tetap mendorong Pemko Medan menegakkan Perda. Sebab, tujuan Perda bukan untuk mengejar Adipura dan penghargaan lainnya tapi murni untuk menciptakan lingkungan sehat dan hidup lebih baik serta berkualitas.

“Mari kita dukung penerapan Perda ini, masyarakat wajib menjalankan dan pemerintah harus mengawasi dan menyiapkan sarana dan prasarana,” ujar Abdul Rani selaku politisi PPP ini.

Demi terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih, saat acara sosialisasi, warga minta anggota DPRD Medan Abd Rani dapat memfasitasi pengadaan tong sampah dan gerobak sampah di lingkungan. Karena dengan penyediaan sarana akan menghindari sampah berserakan.

Ditambahkan Rani, Perda yang disosialisasikan itu terdiri XVII BAB dan 37 Pasal. Tujuan Perda untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Bahkan pada Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Dan bagi suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 jt. (lamru)