Connect with us

Nasional

Cegah Aksi Korupsi, Pemerintah Batasi Transaksi Uang Tunai Maksimal 100 Juta

Published

on

Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ki Agus Ahmad Badaruddin. (breakingnews.co.id)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ki Agus Ahmad Badaruddin menyampaikan pemerintah akan membatasi transaksi uang tunai maksimal Rp 100 juta.

“Hal tersebut perlu dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi, suap dan tindak pidana lainnya,” kata Ki Agus Ahmad Badaruddin di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Pembatasan itu akan diatur dalam Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal yang akan segera diajukan ke DPR. Selanjutnya pembatasan pemakaian uang tunai akan dilakukan untuk korporasi maupun perorangan.

Menurut Ki Agus, pembatasan dilakukan untuk mencegah pelaku korupsi melancarkan aksinya. Beradasarkan data statistik PPATK, tren tindakan korupsi dan suap meningkat secara signifikan.

PPATK telah menyampaikan 4.155 hasil analisis kepada penyidik sejak berdiri pada 2013 sampa Januari 2018. Ki Agus mengatakan 1.958 di antaranya terindikasi terkait dengan tidak pidana korupsi dan 113 lainnya terindikasi tindak pidana suap. Dan transaksi itu kebanyakan dilakukan menggunakan uang tunai.

Ki Agus mengatakan para pelaku korupsi sengaja menggunakan uang tunai untuk mempersulit penegak hukum melacak asal uang tersebut. Selain itu, kata dia, dapat terlihat melalui banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menggunakan uang tunai.

“Pembatasan ini juga diperlukan untuk mencegah korupsi sejak dini,” ujarnya.

Kiagus juga mengatakan, Selain dari segi penegakan hukum, pembatasan transaksi keuangan juga akan punya dampak positif terhadap perekonomian. Menurutnya, pembatasan ini akan meningkatkan jumlah dan aliran uang masuk ke sistem perbankan.

“Kegiatan itu bisa meningkatkan aktivitas perekonomian dan meningkatkan kecepatan peredaran uang,” imbuh dia. (yl)