Connect with us

Politik

Bayek : Pemko Medan Harus Fokus Perjuangkan Nasib Warga Miskin

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diminta fokus memperhatikan nasib warga miskin di kota Medan. Guna perbaikan dan peningkatan taraf hidup serta penanggulangan kemiskinan itu, Pemko Medan diharapkan berperan aktip memperjuangkan warga Medan selaku penerima Keluarga Pemanfaat (KPN) sesuai Progaram Keluarga Harapan (PKH).

Dorongan ini disampaikan anggota DPRD Medan Mulia Asri Rambe SH saat menggelar reses I 2018 . Reses I 2018 di Kelurahan Titi Papan Kec Medan Deli, Sabtu (14/4/2018). Hadir saat reses Camat Medan Deli dan perwakilan SKPD Pemko Medan, beberapa Lurah, Kepling dan ratusan konstituen.

“Pemko harus serius menanggulangi kemiskinan dan kesehatan bagi warga kota Medan. Ini hal mendasar, pondasi menuju kemajuan kota Medan. Sehingga terwujud Medan rumah kita,” ujar Bayek sapaan akrab Mulia Asri Rambe ini.

Dikatakan Bayek, harapannya pada Tahun 2019 nanti warga Medan seluruhnya dapat sejahterah. “Kita (DPRD) bersama Pemko kiranya membuat target agar warga Medan sejahtera pada Tahun 2019 nanti. Saat ini saja DPRD Medan sedang menggodok Perda PBI, tujuannya melindungi warga Medan dari kemiskinan,” terang Bayek yang juga Ketua AMPI Medan ini.

Ditambahkan Bayek, banyak bantuan pemerintah pusat dan daerah yang hingga saat ini belum mengakomodir keluahan warga miskin kota Medan soal bantuan sosial dan kesehatan. Bahkan, banyak bantuan tersebut tidak tepat sasaran sehingga terkesan mubajir. Seperti penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Peserta Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, KIP, KIS, Raskin dan bantuan lainnya.

Sebelumnya, banyak warga peserta reses mengeluhkan soal bantuan miskin tidak tepat sasaran. Begitu juga untuk mendapatkan kartu BPJS masih kesulitan dan pelayanan rumah sakit selaku provider BPJS Kesehatan selalu mengecewakan.

Sementara itu, Kordinator kota (Korkot) Program Keluarga Harapan (PKH) Dedy Irwanto Pardede mengaku jumlah warga Medan yang menerima Keluarga Pemanfaat (KPN) tetap meningkat. Dimana pada Tahun 2015 penerima KPN sebanyak 14.000 KK. Sedangkan saat ini pada tahun 2018 sebanyak 43.000 KK.

Namu kata Dedy Pardede, meningkatnya jumlah penerima KPN bukan berarti bertambahnya jumlah warga Medan yang miskin. Tapi bantuan pemerintah lah yang bertambah untuk membantu dan dibagi masyarakat Medan yang prasejahtera.

Dijelaskan, adapun sumber dana bantuan untuk masyarakat pra sejahterah itu bersumber dari pemerintah pusat/APBN. Untuk tahun 2018 saja dengan jumlah 43.000 KK yang memperoleh bantuan sekitar Rp 61 Miliar. Adapun masyarakat miskin yang mendapat bantuan dengan nilai bervariasi yakni sekitar Rp 2 jt/ tahun untuk lansia dan Rp 1.899.000/ tahun bagi anak balitda dan penyandang cacat.

Dijelaskan Dedy, saat ini mereka selaku tenaga pendamping/pengawas PKH di kota Medan berjumlah 195 orang. Sedangkan mereka tetap berkordinasi dengan Dinas Sosial Kota Medan selaku pengarah program.

Diakhir reses nya, Bayek mengaku tetap memperjuangkan keluhan warga. Seluruh aspirasi sudah ditampung dan akan disampaikan ke Pemko Medan melalui rapat paripurna. Nantinya, Bayek berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga agar segera terealisasi. (lamru)