Connect with us

Daerah

Pemprov Aceh Bersama Menteri Hukum dan Ham Pindahkan Eksekusi Cambuk Menjadi di Dalam Lapas

Published

on

Terpidana pelanggar qanun (peraturan daerah) tentang syariat Islam saat menjalani hukuman cambuk di halaman masjid Al Muchsinin, Desa Kampong Jawa, Banda Aceh, Aceh, Kamis (2/2/2017) lalu. (beritagar.id)

Geosiar.com, Banda Aceh – Pemerintah Provinsi Aceh bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Hamonangan Laoly sepakat untuk mengubah kebijakan pelanggar syariat Islam dengan hukuman cambuk yang semula dilakukan di muka umum, kini dilakukan di dalam penjara.

Kebijakan baru tersebut tertulis dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelaksanaan hukum acara jinayah, yang merupakan sebagai pelaksanaan Qanun (peraturan setingkat Perda) nomor 7 tahun 2013 dan Qanun nomor 6 tahun 2014. Kebijakan itu juga dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Kamis (12/4) di Gedung Amel Convention, Banda Aceh.

Irwandi Yusuf membenarkan telah mengubah kebijakan pelaksanaan hukuman cambuk dari tempat terbuka atau di depan umum menjadi di dalam penjara demi meredam protes luar.

“Kita melakukan ini untuk meredam protes pihak luar,” kata Irwandi usai acara.

Irwandi juga menuturkan dalam pelaksanaannya masyarakat atau wartawan tetap bisa masuk dan melihat proses berjalannya eksekusi. Pelaksanaan eksekusi cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) juga bertujuan untuk meredam isu Islamphobia.

“Tidak diperbolehkan untuk anak kecil, atau bagi warga yang membawa HP untuk merekam pelaksanaannya,” tambah Irwandi.

Irwandi mengatakan kebijakan pelaksanaan hukuman cambuk terbaru itu dibuat karena berbagai alasan. Seperti selama ini eksekusi disaksikan anak-anak, kemudian timbul sifat keriyaan seperti tepuk tangan hingga sorak-sorakan. Ada juga yang merekam hingga memasukkannya ke dalam media sosial seperti Youtube.

“Sekali dia dihukum, seumur hidup akan mendapatkan pandangan buruk akibat video yang tersebar,” ucapnya.

Yasonna Hamonangan Laoly juga mengatakan dukungannya terhadap peraturan baru yang telah ditetapkan bersama Pemerintah Aceh itu.

“Kita mendukung Pergub tentang pelaksanaan eksekusi cambuk yang baru, namun kalau soal teknis saya tidak mengerti, tanyakan langsung ke Pak Gubernur,” ujar Menteri Hukum dan HAM itu. (yl)