Connect with us

Nasional

Abdul Fickar: KPK Tak Wajib Turuti Putusan Praperadilan Kasus Bank Century

Published

on

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar . (kumparan.com)

Geosiar.com, Jakarta – Abdul Fickar Hadjar selaku Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak wajib menuruti perintah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sebagai termohon, hakim praperadilan PN Jaksel soal kasus Century memerintahkan KPK untuk menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono serta pihak-pihak terkait lainnya sebagai tersangka.

“Tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan praperadilan, tetapi terhadap putusan yang melebihi kewenangan itu tidak mengikat dan tidak wajib untuk diikuti,” ujarnya saat diawawancari di Jakarta, Rabu (11/4/2018).

“Bahkan menurut saya bisa diajukan peninjauan kembali (PK),” tambah Abdul.

Dia menilai bahwa Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah melampaui kewenangan pengadilan saat memutuskan praperadilan kasus Century.

“Praperadilan itu kompetensinya soal keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut,” ucapnya.

Menurut Abdul, upaya paksa itu terdiri dari menangkap, menahan, menggeledah, menyita, serta menetapkan seseorang sebagai tersangka. Di samping itu, praperadilan juga berhak menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan penghentian penyidikan tidak sah serta memutus ganti rugi dan rehabilitasi sesuai pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP.

Di luar kewenangan tersebut kata dia, maka praperadilan tidak berwenang memutuskan termasuk memerintahkan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah juga mengatakan bahwa KPK akan menulusuri lebih lanjut mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Febri menuturkan KPK akan melihat sejauh mana putusan tersebut bisa direalisasikan. Karena ia melihat amar putusan tersebut terbilang baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang pernah ada.

“Amar putusan tersebut relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang ada. Pada dasarnya, KPK berkomitmen untuk mengungkap kasus apapun selama mendapatkan bukti yang cukup,” ujar Febri. (yl)