Connect with us

Politik

Tegakkan Perda Persampahan, Warga Diimbau Peduli Kebersihan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Dengan penerapan Perda No 6/2015 Kota Medan tentang Pengelolaan Persampahan. Masyarakat dihimbau lebih peduli tentang kebersihan. Sehingga, kota Medan benar benar sebuah kota yang layak huni. Sedangkan melalui sosialisasi diharapkan sebagai momentum pengembangan kesadaran kolektif menjadikan kualitas lingkungan lebih baik.

Pemaparan dan harapan ini disampaikan anggota DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong ST saat sosialisasi Perda Persampahan di Jl Dame Gg Rela Lik XIII Kel Timbang Deli Kec Medan Amplas, Minggu (8/4/2018). Acara sosialisasi dihadiri mewakili Camat Medan Amplas M Ridwan, Lurah Timbang Deli James Simanjuntak, tokoh masyarakat dan ratusan warga.

Menurut Parlaungan Simangunsong yang menjabat Ketua Komisi D DPRD Medan ini, Perda juga dapat menggugah masyarakat peduli kebersihan. Unruk itu, alangkah baiknya disiplin mentaati perda itu dimulai dari pribadi dan rumah sendiri. Karena jika penerapan Perda Persampahan diterapkan dengan benar maka yang diuntungkan adalah seluruh elemen masyarakat.

“Mari kita dukung Perda ini, masyarakat wajib menjalankan dan pemerintah harus mengawasi dan menyiapkan sarana dan prasarana,” harap Parlaungan yang juga sekretatis Fraksi Demokrat DPRD Medan ini.

Sementara itu, warga lingk XIII Kel Timbang Deli yang disampaikan perwakilan nya T Gultom mengatakan, seiring penerapan Perda maka warga Lingkungan XII mengharapkan kepada Pemko Medan supaya menyiapkan tong dan gerobak sampah di lingkungan mereka. “Selama ini sampah berserakan karena ketiadaan sarana sampah,” ujar Gultom.

Sebagaimana diketahui, Perda yang disosialisasikan itu terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Bahkan pada Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Dan bagi suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 jt. (lamru)