Connect with us

Nasional

KPU: Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg Tak Langgar Aturan

Published

on

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU (dari kiri) Evi Novida Ginitng Manik, Viryan Azis, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPU, Jakarta, 2 Oktober 2017. KPU akan membuka dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu serentak tahun 2019 selama 14 hari, pada 3 hingga 16 Oktober. (nasional.tempo.co)

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat larangan mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon legislatif dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU).

Tapi kebijakan itu dituding melanggar undang-undang pemilu yang sebelumnya tidak melarangnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan memberi penjelasan. Aturan baru itu tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Hanya menambahkan dari peraturan sebelumnya.

“Jadi kita tidak bertabrakan, kita menambah. Yang kejahatan seksual terhadap anak tetap tidak diperbolehkan, yang narkoba tetap tidak diperbolehkan, kita menambah korupsi,” ucap Wahyu, di Gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2018).

Wahyu mengatakan, dalam PKPU juga tidak hanya mengatur mengenai tidak diperbolehkannya mantan napi korupsi untuk bertarung di bursa pemilihan legislatif.

“Sebenarnya tidak hanya korupsi. Jadi kita menambah yang sebelumnya hanya kejahatan seksual terhadap anak dan narkoba, kita tambah jadi korupsi yang dulu 2, jadi 3. Itu (draf PKPU) pasal 8 huruf J,” ucapnya.

Dia mempersilakan jika nantinya ada masyarakat yang ingin melakukan judicial review atas aturan tersebut. Namun, dia kembali menegaskan bahwa yang dilakukan KPU tidak bertentangan dan hanya menambah ketentuan yang telah ada.

“Silakan kalau mau uji. Untuk mengantisipasi tafsir bertabrakan dengan UU apa tidak jadi bahasa saya adalah kita menambah ketentuan dari yang semula larangan 2 itu, kita tambah 1 jadi (3) koruptor,” katanya. (yl)