Connect with us

Politik

Pemko Medan Diminta Seriusi Terapkan Perda KIBBLA

Published

on

Medan, Geosiar.com – Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin diminta fokus menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesehatan di kota Medan. Seiring dengan itu, Walikota supaya mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Medan, serius menerapkan Perda KIBBLA demi mensejahterahkan warga Medan.

Harapan itu disampaikan anggota DPRD Medan Landen Marbun SH (Partai Hanura) usai menggelar sosialisasi Perda No 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Blok 12 lik 8 Kel Sicanang Kec Medan Belawan, Rabu (29/03/2018).

Sosialisasi Perda yang dihadiri sekitar 600 warga tersebut juga dirangkai pemberian makanan tambahan kepada 500 balita dan anak. Selain itu dilakukan pengobatan gratis dan pembagian kaca mata kepada warga umur 50 tahun ke atas.

Disampaikan, Perda KIBBLA dibuat untuk menjamin kesehayan ibu hamil dan anak. Maka jangan sampai ada lagi warga Medan yang kekurangan gizi. Begitu juga kesehatan ibu hamil dan anak, Pemko Medan wajib melindingi kesehatannya.

“Saat ini masih banyak warga Medan kurang gizi disebabkan banyak faktor terutama faktor ekonomi yang tidak memadai karena penghasilan rendah. Maka Pemko Medan harus memperhatikan kondisi itu,” ujar Landen.

Ditambahkan, untuk menjalankan program itu, Pemko Medan sudah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 30 persen dari total APBD 2018 yakni Rp 1,7 Triliun. Tentu jumlah anggaran cukup pantastis untuk menanggulangi kesehatan dan kemiskinan.

Seperti diketahui dalam Perda KIBBLA Bab II pasal 3, tujuan penyelenggaraan KIBBLA guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita. Penerapan Perda akan tercapai percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

Dalam pasal 33 disebutkan anggaran KIBBLA dibebankan pada APBD dan partisipasi swasta dan masyarakat. Dan untuk pengawasan pada Pasal 35 disebutkan Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan mandiri.

Sedangkan, Pemko Medan selaku penyelenggara pelayanan KIBBLA dapat memberikan sanksi peringatan, bahkan mencabut izin praktik fasilitas kesehatan sesuai Pasal 11. (lamru)