Connect with us

Nasional

KPK Tetapkan 38 Anggota DPRD Sumut Sebagai Tersangka

Published

on

Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. (analisadaily.com)

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 38 orang anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) sebagai tersangka baru dalam kasus penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2013 oleh Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho.

Isu penetapan status tersangka itu diketahui dari surat pemberitahuan bernomor B/227/DIK.00/23/03/2018 yang ditujukan Komisi Pemilihan Umum kepada Ketua DPRD Sumatera Utara, Wagirin Arman tertanggal 29 Maret 2018.

“Betul tersangka statusnya. Iya dari kasus gubernur sebelumnya,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, melalui pesan singkat, Jumat, 30 Maret 2018.

Di samping itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Saut Situmorang, tidak menampik adanya surat yang beredar terkait penetapan 38 tersangka baru dalam kasus suap kasus penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2013.

“Memang Ada rencana KPK akan menindaklanjuti sisa kasus di Sumut,” kata Saut.

Berdasarkan foto surat KPK yang beredar 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara yang menjadi tersangka baru kasus suap Gatot adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, dan M. Yusuf Siregar.

Terdapat pula nama Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, Dermawan Sembiring, Muhammad Faisal, Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, dan Mustofawiyah.

Setelah itu tertulis nama Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, serta Tahan Manahan Panggabean.

Sebelumnya, Gatot divonis 4 tahun penjara pada Maret 2017 di PN Medan. Mantan Gubernur   Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dinyatakan hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013.

Gatot juga dinyatakan terbukti menyuap pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 senilai Rp61,8 miliar. (yl)