Connect with us

Daerah

Sahat Simbolon Gelar Sosialisasi Perda Persampahan di Medan Perjuangan

Published

on

Anggota DPRD Medan, Sahat B Simbolon Sosialisasi Perda Sampah di Medan Perjuangan

Geosiar.com, Medan – Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Persampahan bukan lah sekadar masalah kebersihan tetapi sudah menjadi masalah sosial dan sering menimbulkan konflik. Untuk itu, Pemko Medan diingatkan untuk serius menerapkan Perda dan membenahi seluruh sarana dan prasarana.

Harapan itu disampaikan anggota DPRD Medan (Pertai Gerindra) Ir Sahat B Simbolon pada acara sosialisasi Perda No 6 Tahun 2015 tentang Persampahan di Jalan Pelita I Kecamatan Medan Perjuangan pada (Sabtu 24/2/2018). Sosialisasi tersebut dihadiri ratusan konstituen dan tokoh masyarakat.

Dikatakan Sahat Simbolon, masalah sampah saat ini menjadi persoalan serius dan apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang mencemari lingkungan tanah, air dan udara. Untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan maksimal. Dengan adanya Perda maka diharapkan kepedulian masyarakat menjaga kebersihan kota Medan.

Sebagaimana diketahui, Perda persampahan yang disosialisasikan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan mas serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah dimaksud adalah sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Bahkan pada Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Dan bagi suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 jt.