Connect with us

Politik

Korupsi E KTP Salahkan Program SBY, Hinca Panjaitan : Politik Cuci Tangan, Tuduhan PDIP Salah Alamat

Published

on

Sekjen DPP Partai Demokrat DR Hinca IP Pandjaitan XIII

Jakarta-Geosiar.com, Munculnya pernyataan Sekjen DPP PDI P Hasto Kristiyanto yang menyalahkan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) serta mendiskreditkan Partai Demokrat terkait persidangan kasus E-KTP, membuat kader Demokrat gerah dan angkat bicara.

Sekjen DPP Partai Demokrat DR Hinca IP Pandjaitan XIII menilai tuduhan itu salah alamat bahkan terkesan aneh dan menggelikan.

Dalam press realise yang diterima wartawan Geosiar.com, Jumat (23/3/2018), disebut salah alamat karena bukan Partai Demokrat maupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung terlibat kasus E- KTP, melainkan Ketua DPR RI Setya Novanto (mantan Ketum Partai Golkar).

Dimana Ketua DPR RI Setya Novanto di persidangan kasus E-KTP, melalui kesaksiannya menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung (Kader utama PDIP) sebagai pihak yang menerima dana E-KTP.

“Kalau untuk membantah bahwa kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK. Majelis hakimlah yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti. Partai Demokrat juga tidak pada posisi untuk berpendapat apakah Puan Maharani dan Pramono Anung terlibat atau tidak. Kami tidak punya kewenangan untuk itu,” sebut Hinca Pandjaitan.

Sedikit nada menyayangkan, Hinca mengatakan sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah kader Partai Politik yang tengah berkuasa sekarang ini. Sebab, argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Betapa tidak ? Sekjend PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi.

Ditambahkan, sungguh tak bijak menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang E-KTP pada masa pemerintahan SBY.

Program E-KTP adalah amanah undang-undang yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Pernyataan Sekjend PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program E-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi E-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain.

Parahnya, menurut Hinca, pernyataan PDIP yang menyalahkan kebijakan dan program E-KTP ini juga baru dikemukakan sekarang, setelah 2 kader utamanya oleh Setya Novanto disebut sebagai ikut menerima uang E-KTP.

Dijelaskan Hinca yang juga anggota komisi III DPR RI ini, program E-KTP tidak salah, tetapi oknum-oknum anggota DPR dan pemerintah atau siapa saja yang melakukan korupsi sebagian dana E-KTP itulah yang salah.

Terkait siapa pelaku tindak pidana korupsi E-KTP baik dari pendukung pemerintah maupun pada pihak yang beroposisi tetap diperlakukan sama dihadapan hukum.

“Matilah kita semua menjadi insan Pancasila yang taat hukum, kesatria dan berani bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan,” seru Hinca.

Menyingggung permintaan PDIP kepada mantan Mendagri Gamawan Fauzi untuk menjelaskan kebijakan dan program E-KTP, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan program itu, Hinca berpendapat bahwa yang bersangkutan telah menjelaskan secara gamblang dan terbuka ketika memberikan kesaksiannya dalam persidangan E-KTP beberapa waktu lalu.

“Sikap melempar kesalahan dan menuding kesana kemari untuk membersihkan diri, bukanlah sikap yang terpuji. Partai Demokrat juga tidak akan ikut-ikutan “memvonis” Puan Maharani dan Pramono Anung pasti terlibat. Kami tahu hukum. Mengapa justru Partai Demokrat dan pemerintahan Presiden SBY yang diserang dan disalahkan?” serunya.

Hinca dengan tegas mengataka bahwa partai demokrat sama sekali tak turut serta menyudutkan Puan Maharani seperti yang sudah di nyatakan oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. (lamru)