Connect with us

Nasional

Komisi I DPR Soroti 45 Juta Penggunaan NIK dan KK Ganda

Published

on

Anggota Komisi I DPR, Sukamta

Jakarta-GeoSiar.com, Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun operator selular dalam melayani proses registrasi ulang kartu prabayar masih perlu di tingkatkan.

Pasalnya, dewan mendapat laporan banyaknya penggunaan data ganda dalam proses registrasi kartu yang sudah di berlakukan secara nasional.

Terkait hal itu, Komisi I segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Perlindungan Data Selular dan telah disepakati bersama Kemenkominfo dan operator selular.

“Kami mendapatkan data penggunaan NIK dan KK ganda sampai lebih kurang 45 juta dari 304 juta data yang masuk,” kata Sukamta di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (20/3/2018).

Politikus PKS itu menilai angka kebocoran data NIK dan KK untuk registrasi kartu prabayar tersebut sangat besar, mengingat proses pendaftaran ulang dilakukan menggunakan teknologi dengan presisi sangat tinggi.

“Mestinya bisa ditekan sampai kurang dari dua persen (kesalahannya). Kami belum mendapatkan jawaban yang memadai atas pertanyaan-pertanyaan dasar kenapa bisa sebesar itu data NIK dan KK yang ganda,” tuturnya.

Baik operator maupun Kemenkominfo, menurut Sukamta, belum mampu menjelaskan soal pengelolaan data pelanggan dan pihak mana yang bertanggung jawab atas semuanya.

Menurutnya hal itu sangat berkaitan dengan kebijakan privasi warga negara yang dilindungi UU dan dijamin negara keamanannya.

Untuk itu, ujar Sukamta, pembentukan Panja akan sangat efektif untuk mengatasi persoalan seputar registrasi ulang kartu prabayar.

Hal tersebu segera dilakukan guna mengantisipasi pelanggaran terhadap hak warga negara sebagai pengguna teknologi yang mengungkapkan identitas sesungguhnya.(smtps/r1)