Connect with us

Dunia

Pemerintah Arab Saudi Hukum Mati PMI Asal Madura

Published

on

Ilustrasi : Otoritas Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berikan hukuman mati terhadap PMI asal Bangkalan Madura, Muhammad Zaini Misrin Arsyad pada Minggu (18/3/2018)

Jakarta-GeoSiar.com, Otoritas Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan hukuman mati terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bangkalan Madura, Muhammad Zaini Misrin Arsyad pada Minggu (18/3/2018).

Zaini Misrin didakwa hukuman mati karena melakukan pembunuhan terhadap majikannya yang bernama Abdullah bin Umar al-Sindi.

Zaini yang berprofesi sebagai sopir ini melarikan diri pasca melakukan pembunuhan. Petugas kepolisian kemudian berhasil mengamankannya pada tahun 2004  dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2008.

“Kami terkejut, menyesalkan dan berduka,” kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri di Jakarta, pada Senin (19/3/2018).

Menurut Hanif, pemerintah telah melakukan langkah-langkah pembelaan luar biasa (extraordinary) untuk membebaskan Zaini Misrin dari hukuman mati mulai dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo.

“Pendampingan hukum, langkah diplomatik maupun non-diplomatik, semuanya telah dilakukan secara maksimal,” ujar Hanif.

Kedua presiden RI sudah tiga kali mengirimi Raja Saudi surat untuk meringankan hukuman Zaini.

Bahkan Presiden Joko Widodo telah tiga kali bertemu Raja Saudi untuk mengupayakan pembebasannya.

Selain itu, kata Hanif, pemerintah juga telah melakukan langkah hukum baik banding maupun kasasi.

“Khusus pada periode ini, pemerintah mengajukan peninjauan kembali (PK), langkah hukum yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Seluruh ikhtiar tersebut berhasil menunda pelaksanaan hukuman mati sampai hari Minggu (18/03),” katanya.

Sebelumnya, kata Hanif, pada tahun 2011 pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar membentuk Satuan Tugas Anti Hukuman Mati yang bertugas melakukan upaya pembebasan TKI terpidana mati di luar negeri.

Kata Hanif, berbagai langkah dilakukan baik yang bersifat teknis pembelaan hukum maupun diplomasi tingkat tinggi (high level diplomacy) yang melibatkan para menteri, utusan khusus dan duta besar.

“Seluruh upaya pemerintah terkendala sistem hukum di Saudi yang dalam kasus Misrin, yaitu tergantung dari keputusan ahli waris apakah bersedia memaafkan terpidana atau tidak,” ujarnya.

Menurun Hanif, Raja Saudi tak bisa mengampuni Zaini dan tetap memberikannya hukuman mati.

“Kita juga menghadapi kendala dari sikap aparat penegak hukum kerajaan Saudi pada waktu lalu yang cenderung kurang terbuka dalam masalah-masalah seperti ini,” terang Hanif.

Sebagai mantan anak seorang TKW, Hanif sangat memahami kasus Misrin dan kasus-kasus sejenisnya merupakan residu dari kebijakan tata kelola penempatan TKI pada masa lalu, yakni sebelum era reformasi.

Tarkait hal itu, menurut Politisi PKB, salah satu pekerjaan rumah yang terus dilakukan pemerintah adalah memperkuat negosiasi bilateral kepada negara-negara tujuan PMI bekerja agar dapat diwujudkan sistem tata kelola dan perlindungan yang lebih baik lagi.

“Pemerintah terus melakukan negosiasi bilateral ke negara-negara tujuan PMI agar dapat diciptakan sistem tata kelola dan perlindungan PMI yang lebih baik. Sehingga ke depan resiko migrasi dapat terus ditekan dan penanganan masalah yang ada lebih efektif,” pungkasnya. (rml/r1)