Connect with us

Pilkada 2018

JR Saragih Masih Menunggu Keputusan PTTUN

Published

on

Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara, Pasangan JR Saragih

Medan-GeoSiar.com, Bakal calon Gubernur Sumatera Utara dan wakil Gubernur Sumatera Utara JR-Ance masih menunggu putusan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan.

Pasalnya, KPU bersihkeras menggagalkan pasangan JR-Ance untuk tak maju dalam Pilkada pada Juni mendatang dengan menetapkan pasangan ini Tak Memenuhi Syarat (TMS).

Sementara itu, majelis hakim akan memberikan keputusan pada Selasa (27/3) mendatang.

Sebelumnya, kuasa Hukum JR-Ance selaku penggugat dan Kuasa Hukum KPU Sumut selaku tergugat telah menyerahkan dokumen kesimpulan kepada Majelis Hakim PTTUN Medan, Hakim Ketua H Bambang Sutanto S SH MH pada sidang lanjutan yang digelar pada Kamis (15/3) lalu.

“Hari ini, sampai pada akhir pemeriksaan yang diwujudkan dengan penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak. Kesimpulan ini disampaikan kepada Majelis dan tidak dipertukarkan. Artinya untuk konsumsi Majelis. Kita jaga kerahasiaannya. Persidangan ini mengatur demikian,” ujar Hakim Ketua Majelis Hakim, H Bambang Sutanto S SH MH membuka persidangan.

Menurut Bambang, untuk memutuskan perkara ini majelis harus mempelajari, kemudian bermusyawarah, selanjutnya menyusun putusan dan membacakan putusan. Untuk itu, Bambang meminta waktu 7 hari kerja untuk mengambil putusan yakni hingga tanggal 27 Maret 2018.

Kuasa Hukum KPU Sumut selaku tergugat, Hadiningtiyas ketika ditanyai wartawan usai sidang, mengaku tidak dapat menyampaikan isi kesimpulan yang disampaikan mereka ke Majelis Hakim.

Hadi mengungkapkan jika kesimpulan tersebut berisi materi dari awal sampai akhir persidangan yang sudah tercatat.

Dengan demikian, pihaknya hanya menunggu putusan majelis hakim.

“Harapan kita semoga Majelis Hakim dapat memutus perkara ini berdasar dokumen kepemiluan. Tidak berdasar opini-opini, wacana-wacana atau ide-ide yang disampaikan pihak penggugat,” ujarnya singkat.

Sementara Kuasa Hukum JR Saragih, Ikhwaludin Simatupang mengatakan, kesimpulan yang disampaikan mereka, sesuai bunyi undang-undang, ada tentang pendidikan terakhir.

“Dengan pendidikan terakhir itu, orang sudah capek kuliah tinggi-tinggi, jadi harus menjadi acuan. Oleh karena itu, kalau untuk JR Saragih, yang harus dilihat adalah ijazah pendidikan terakhir,” terangnya.

Ikhwaludin juga menuturkan tak seharusnya KPU mempermasalahkan ijazah SMA, jika JR sudah memiliki surat keterangan pengganti ijazah.

“Kemudian kita juga membahas, kalaupun SMA, yang harus dilihat itu, Pak JR kan juga punya Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Maka sudah kita hadirkan di persidangan. Surat Keterangan Pengganti Ijazah itu menguatkan bahwa dia benar tamat SMA. Dalam verifikasi atau klarifikasi itu, KPU Sumatera Utara ikut,” ungkapnya.

Menurutnya, JR sudah memenuhi semua keperluan administratif dari jenjang pendidikan berupa fotocopy legalisir ijazah/STTB, sehingga dasar KPU menetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), melanggar azas-azas hukum pemerintahan yang baik.

Ikhwaludin menilai bahwa KPU tak cermat dan melawan ketentuan perundang-undangan karena bertindak sewenang-wenang.

“Melawan bunyi Undang-Undang itu antara lain juga, dokumen klarifikasi itu bentuknya kan berita acara. Dijelaskan oleh ahli semua. Termasuk ahli kita, ahli tergugat dan KPU juga menyatakan apa bunyi Peraturan KPU boleh ditambahi atau dikurangi, tidak boleh. Itu dibuktikan sudah,” tambahnya.

Ikhwaludin berpendapat ada ketidak rasionalan KPU ketika menyatakan pasangan JR-Ance TMS dalam pilkada mendatang.

“Kemudian ketika mereka menggunakan surat Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, saya baru semalam itu dengar dari saksi kita. Rupanya, berita acara hasil penelitian perbaikan itu, baru diberitahu pada saat penetapan pasangan calon, tanggal 12. Padahal surat itu bertanggal 9. Makanya kita lihat, ada apa ini? Kenapa tidak tanggal 9 itu dikasih tahu? Jadi ini memang menutup kesempatan kita, supaya kita tidak bisa ngapa-ngapai lagi. Kita tuangkan dalam kesimpulan karena itu tidak adil. Kalau kata ahli administrasi mereka kemarin, itu tidak wajar dan tidak rasional katanya,” sambungnya.

Menurut Ikhwaludin mengatakan pihaknya sudah menduga bahwa KPU tidak ingin JR-Ance menjadi pasangan calon.

“Tidak tahu kepentingannya apa. Maka kita antisipasi sejak awal, menggugat ke PTTUN. Apapun putusan Bawaslu, memang mereka tidak akan jalankan,” ujarnya.

Menurutnya, KPU masih akan mencari kesalahan jika seandainya STTB ada,

“Intinya supaya tidak menjadi pasangan calon. Harapan kita, Pengadilan ini memutus sesuai peraturan perundang-undangan. Keinginan kita, Majelis Hakim memutus supaya kita ditetapkan sebagai pasangan calon. Kalau nanti ada keputusan Tata Usaha Negara, menetapkan kita pasangan calon, maka bentuk keputusan apapun sebelumnya, dengan sendirinya batal, ” tambahnya.

Disinggung soal langkah pihaknya sebelum adanya putusan PTTUN Medan, pihaknya sedang memikirkan untuk melaporkan KPU Sumut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

“Buktinya sudah cukup kuat, yakni putusan Bawaslu yang sudah menyatakan KPU Sumut salah, tidak profesional sehingga diperintahkan untuk melakukan legalisir ulang bersama,” pungkasnya. (smtps/r1)