Connect with us

Sumut

Hendrik Sitompul Gelar Sosialisasi Perda No 6/2015 di Paroki Martubung

Published

on

Anggota Komisi C DPRD Medan, Drs Hendrik H Sitompul menggelar sosialisasi Perda No 6/2015 tentang pengelolaan persampahan di halaman Paroki Santo Konrad Martubung pada Minggu, (4/3/2018)

Medan-GeoSiar.com, Anggota Komisi C DPRD Medan, Drs Hendrik H Sitompul menggelar sosialisasi Perda No 6/2015 tentang pengelolaan persampahan di halaman Paroki Santo Konrad Martubung Jln. Pancing I No 7 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan pada Minggu, (4/3/2018).

Perda persampahan yang disosialisasikan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sampah dimaksud adalah sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum.

Dalam kesempatan tersebut, Hendrik juga menyampaikan desakan terhadap Pemerintah kota Medan untuk segera mengimplementasikan Perda No.6/2015 kota Medan tentang Persampahan kepada masyarakat.

Hal ini bertujuan untuk merealisasikan fungsi Perda sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh warga Medan sekaligus untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat.

Kegiatan sosialisasi di hadiri oleh ketua, petugas lingkungan katolik serta ratusan masyarakat.

Menurut Hedrik, Pemko Medan yang terdiri dari Camat, Lurah hingga kepala lingkungan harus serius untuk menerapkan Perda masalah sampah di Kota Medan.

Tak hanya itu, menurut Hendrik, berdasarkan aspirasi yang berhasil di tampung dari daerah pemilihan (dapil) V, Pemko Medan perlu menyediakan fasilitas tong sampah dan betor sampah di setiap lingkungan.

Dalam Perda juga diatur tentang hak dan kewajiban warga Medan.

“Setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah,” tutur Hendrik.

Sementara kewajiban yang mutlak dilaksanakan, lanjut Hendrik, dapat dilakukan dengan mengurangi sampah dan turut menjaga serta memelihara kebersihan lingkungan.

Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Hendrik juga menegaskan bahwa Perda juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana, seperti Pasal 32 mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

“Bahkan pada Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Dan bagi suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 jt,” pungkasnya.(sntl/r1)