Connect with us

Pilkada 2018

Pengacara JR Saragih Ungkap Kejanggalan KPU Tidak Meloloskan JR-Ance

Published

on

Sidang Sengketa Pilgub Sumut di Bawaslu Sumatera Utara

Medan-Geosiar.com, Kuasa hukum Jopinus Ramli (JR) Saragih, Ikhwaluddin Simatupang SH mengungkapkan berbagai kelemahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut dalam keputusannya tidak meloloskan pasangan JR Saragih-Ance Selian sebagai peserta Pilgub Sumut 2018.

Ikhwaluddin mengatakan satu dari dua saksi yang dihadirkan KPU, yakni Kepala Biro Teknis KPU RI, Nur Syarifah tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi ahli, sebab tidak mengetahui ruh UU pelaksanaan Pilkada. Nur Syarifah juga tak menunjukkan surat tugas yang semestinya ia punya.

Menurutn Ikhwaluddin, proses verifikasi izajah yang dilakukan KPU juga terdapat kejanggalan. Pertama saat tim KPU tiba di kantor Dinas Pendidikan DKI mereka justru dilarang bertemu dengan kepala dinas.

“Ada apa kok mereka tidak diperkenankan bertemu dengan kepala dinas. Kan wajar dia tersinggung kok tanda tangannya diragukan soal legalisir itu,” tegas Ikhwaluddin pada persidangan keempat sengketa Pilgubsu, Selasa (27/2/2018).

Pengacara lainnya, Hermansyah Hutagalung menyatakan keheranannya ketika KPU Sumut hendak mengecek kebenaran legalisir ijazah JR tetapi tidak membawa serta ijazah asli. Justru yang dipakai adalah ijazah lainnya.

“Substansi verifikasi kebenaran legalisir kan membandingkannya dengan yang asli, tapi kok mereka nggak membawanya ke Dinas Pendidikan DKI,” ungkap Hermansyah.

Soal kecurigaan KPU hingga harus mengecek kebenaran kebenaran legalisir ijazah adalah stempel yang sempat diduga tumpang tindih. Hermansyah berusaha menjelaskan dengan memperlihatkan lembar ijazah yang asli.

Terlihat di lembar ijazah, di halaman depan dan belakangnya sama-sama distempel berwarna biru. Tanda stempel masing-masing menembus lembaran kertas ijazah sehingga terkesan ganda atau double saat difotokopi.

Hermansyah menegaskan, legaslisir izajah yang sama sudah dikuatkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat JR maju dalam Pilkada Simalungun tahun 2015 yang menyatakan legalisir tersebut benar adanya.

Namun demikian, Ikhwaluddin dan Hermansyah tidak dapat menjelaskan apakah JR benar melakukan legalisir ijazah terbaru guna keperluan mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumut.

Terkait hal itu, Hermansyah mengatakan legalisir izajah berbeda dengan Surat Keterangan Catatan Kebaikan (SKCK) yang hanya berlaku enam bulan. Legalisir izajah tidak ada ketentuan masa berlakunya selama yang yang dilegalisir sesuai dengan ijazah asli.

“Kalau KPU menggunakan dalih surat Sekretaris Dinas Pendidikan sedangkan kami memakai surat Kepala Dinas, mana yang lebih kuat? Hidup JR, hidup JR,” ujar Hermansyah. (mbd/R2)