Connect with us

Nasional

LPJK Bali Akan Rampungkan 15 Ribu Sertifikasi Tenaga Kerja

Published

on

Ketua LPJK Provinsi Bali, Ida Bagus Nyoman Sudewa akan merampungkan sertifikasi tenaga kerja di sektor konstruksi untuk 15 ribu orang di Warung Kubu Kopi Denpasar, Selasa (27/2/2018)

Denpasar-GeoSiar.com, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Bali, Ida Bagus Nyoman Sudewa akan merampungkan sertifikasi tenaga kerja di sektor konstruksi untuk 15 ribu orang pada tahun ini.

Target sertifikasi yang diwajibkan rampung pada tahun depan.

Di Bali, Sudewa menjelaskan, ada sebanyak 30 ribu tenaga kerja di bidang konstruksi. Yang telah tersertifikasi baru sebanyak 7 ribu tenaga kerja.

“Total tenaga kerja konstruksi kita sebanyak 30 ribu orang. Yang sudah tersertifikasi baru 7 ribu orang. Artinya baru 20 persen. Masih ada 80 persen yang belum tersertifikasi,” kata Sudewa saat memberi keterangan resmi di Warung Kubu Kopi Denpasar, Selasa (27/2/2018).

Tenaga kerja di sektor konstruksi di Bali yang tersertifikasi terbilang cukup baik. Secara nasional, ada sebanyak 7,2 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia.

“Yang telah bersertifikat sebanyak 700 ribu tenaga kerja. Artinya baru 10 persennya. Bali sudah cukup baik. Kita akan terus tingkatkan sertifikasi ini. Tahun ini kita target mensertifikasi 15 ribu tenaga kerja,” pungkasnya.

Saat ini, 7,2 juta tenaga kerja konstruksi sudah bekerja di lapangan. Namun, mereka belum memiliki sertifikat yang dikeluarkan lembaga resmi sebagai tenaga kerja yang layak.

Jika mengacu secara prosedural, di mana sertifikasi harus melalui pelatihan, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyertifikasi 30 ribu tenaga kerja di Bali. Jika saja dibuka kelas pendidikan untuk 30 orang setahun empat kali, maka target waktu yang ditentukan pemerintah di mana sertifikasi harus rampung tahun depan tak akan tercapai.

Untuk itu, ia memiliki beberapa terobosan guna mempercepat program sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Terobosan pertama yakni akan bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bali.

“Kami bersama Dinas PU akan mendatangi langsung lokasi proyek dilaksanakan. Kita data yang belum memiliki sertifikat tapi sudah memenuhi secara kompetensi. Maka, kita akan berikan di lokasi,” ujarnya.

Program yang diberi nama certificate on going itu juga akan menyasar kepada pekerja yang belum memenuhi kompetensi, namun sudah bekerja di lapangan. Mereka akan dididik untuk mendapatkan sertifikat.

“Program ini bisa menarget 20-3- persen sertifikasi tenaga kerja,” ujarnya.

Kedua, Sadewa melanjutkan, LPJK akan menjalin kerja sama dengan Dinas PU kabupaten/kota untuk melakukan pendataan di desa-desa.

“Jadi, tenaga kerja di desa akan didata dan dibuatkan program sertifikasi,” pungkasnya.(rml/r1)