Connect with us

Sumut

Hendrik Halomoan Sitompul : Akan Tertibkan Usaha yang Tak Punya Izin Ekspor

Published

on

Hendrik Halomoan Sitompul pimpin rapat GPEI di PT.Graha Segara, pada Selasa (27/2/2018)

Medan-GeoSiar.com, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Hendrik Halomoan Sitompul mengungkapkan kekonsitenan GPEI dalam mengayomi dan mendukung para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang ekspor barang pada pertemuan Konsultasi Kepelabuhanan pada Selasa (27/2/2018).

Pada diskusi yang berlangsung dua arah ini, PT.Graha Segara, Belawan bersedia menjadi tuan rumah dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

“Dalam rapat ini, kita didudukkan bersama untuk berbagi dan sharing tentang kegiatan ekspor yang terjadi di lapangan. Apa yang dirasakan mengganjal dan terbeban dari pelaku usaha terkait kebijakan di Pelabuhan, mari kita diskusikan dan cari solusi bersama,” ujar Hendrik mengawali pertemuan.

Perwakilan Bea dan Cukai, Edi Linsius Sinaga, Balai Karantina, Hasrul, Belawan International Container Terminal (BICT) Pelindo I, Junaidi Karim, dan Otoritas Pelabuhan Belawan mendengarkan, mendiskusikan dan menampung segala keluhan dan masukan yang diungkapkan oleh para pelaku usaha.

Adapun para pelaku usaha yang hadir yakni GAPKINDO, PT Best, PT Mutiara Laut Abadi, PT Grenex, PT Smart, PT Musimas, ASKINDO, Mutiara Abadi dan Deliteri.

Hendrik mengungkapkan bahwa GPEI tetap berkomitmen pada visi dan misinya sebagai wadah yang bisa digunakan oleh para pelaku usaha untuk menyalurkan segala bentuk permasalahan ekspor yang dirasakan oleh para pelaku usaha.

Para pelaku usaha mengungkapkan segala keluhan terkait perilaku usaha yang dialami mulai dari pelayanan di lingkup Pelabuhan Belawan, Bea dan Cukai, Balai Karantina, Agen Kapal dan hal-hal penting lainnya.

Dalam diskusi, beberapa pelaku usaha memaparkan keluhan terkait rumitnya urusan birokrasi yang kerap kali memperlambat proses ekspor dan memberatkan para pelaku usaha.

Para pelaku usaha menyarankan agar open stage bisa diperpanjang 2X24 jam oleh Pelindo guna menciptakan kenyamanan. Selain itu, harga yang dikenakan terhadap barang yang akan di ekspor juga tak terlalu mahal sehingga dapat menekan biaya ekspor yang kerap menjadi kendala dalam proses pengiriman.

Pelaku usaha juga mengeluhkan biaya yang besar pada IT per Nota dan waktu yang lama pada saat fixation dan transit.

“Kami para eksportir sepakat mendukung dwelling time agar optimal dan bisa meningkatkan ekspor,” ujar Sekretaris Jendral GPEI Sumut, Susilo.

Selain itu, para pelaku usaha juga mengeluhkan minimnya anggota Bea Cukai yang bertugas untuk memeriksa setiap dokumen masuk sehingga efektivitas ekspor kurang maksimal.

Keluhan untuk Karantina dalam pengurusan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) juga dinilai sangat memberatkan.

Menanggapi keluhah dari para pelaku usaha tersebut, stake holder berjanji akan membawakannya dalam rapat internal masing-masing institusi.

Namun para stake holder juga meminta komitmen dari para pelaku usaha untuk dapat mengikuti semua prosedur yang ada, salah satunya mengenai izin usaha yang di miliki.

“Kendala kami adalah banyak para pelaku usaha yang tak memiliki izin, selain itu banyak juga yang tak memenuhi persyaratan dalam melengkapi dokumen. Ada yang asal mengisi nama perusahaan, ada juga yang tak melengkapi formulir berkas, jadi kami tak bisa meloloskan formulir yang seperti itu dengan mudah makanya butuh waktu untuk memprosesnya. Kami harus tegas, apapun yang terjadi, maka kami minta kerjasamanya,” ujarnya.

Olehkarena itu, para pelaku usaha diminta untuk melengkapi semua berkas agar proses ekspor dapat berjalan dengan baik dan tak menyebabkan kerugian bagi negara.

Terkait hal itu, Hendrik menegaskan kepada para pelaku usaha untuk mengikuti sistem yang ada dan harus memiliki izin usaha.

“Semua para eksportir wajib memiliki izin usaha karena segala jenis usaha harus mengikuti sistem yang sudah ada demi menjaga nama baik Negara kita dan mendukung ekonomi kreative Indonesia. Nanti kita tindak tegas para pelaku usaha yang tak ada izin usahanya karena merugikan negara,” tegasnya.

Melalui pertemuan, Hendrik berharap para pelaku usaha yang sudah tergabung dalam GPEI dapat menjaga hubungan baik dengan sesama pelaku usaha dan para stake holder.

Rencananya, pada pertemuan GPEI selanjutnya akan diadakan di tempat yang berbeda untuk menghilangkan sekat pembatas antara para stake holder dengan pelaku usaha.

“Semoga kelancaran di Belawan secara holistic berjalan dengan baik, dan semoga kerjasama antar para pelaku usaha dan seluruh instansi dapat kita tingkatkan bersama demi meningkatkan pendapatan negara kita,” pungkas Hendrik.(Cw1)