Connect with us

Pilkada 2018

Bawaslu Akan Panggil Direksi PDAM Tirtanadi Soal Video Dukungan ke Djarot-Sihar

Published

on

Komisioner Bawaslu Sumut Aulia Andri

Medan-Geosiar.com, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara akan memanggil Direktur Keuangan PDAM Tirtanadi Arief Haryadian dan Dewan Pengawas PD AIJ Rudi Tampubolon untuk diklarifikasi terkait berdedarnya video yang diindikasi berisi dukungan kepada Djarot-Sihar di Pilgub Sumut 2018.

“Tindakan mereka ini sesuatu yang harus diperingatkan oleh pengawas pemilu. Bawaslu akan menyurati memberi peringatan kepada mereka. Kalau memang diperlukan akan diklarifikasi,” kata anggota Bawaslu Sumut, Aulia Andri, Rabu (28/2/2018).

Aulia menegaskan, sesuai dengan UU 10/2016 tentang Pilkada, seorang pejabat publik dilarang untuk berkampanye ataupun mensosialisasikan pasangan calon di Pilkada.

Arief dan Rudi, dalam kapasitasnya sebagai direksi dan dewan pengawas di BUMD milik Pemprovsu termasuk pejabat publik dan dilarang berkampanye.

“Ya gak bolehlah. Jajaran direksi mau pun dewan pengawas tidak boleh ikut berkampanye, mensosialisasikan Paslon gubernur dan wakil gubernur. Hal itu dilarang di UU 10/2016. Mereka juga pejabat publik yang harusnya netral,” tegasnya.

Koordinator divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu Sumut ini mengatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan terlebih dahulu apakah potongan video Arief dan Rudi bersama cagub Djarot sembari menunjukkan nomor 2 dengan jari, telah cukup untuk memenuhi unsur pelanggaran.

Bawaslu akan mendalami dan menelusuri lebih jauh bukti potongan video tersebut. Video tersebut akan menjadi temuan awal pengawas untuk ditindaklanjuti.

Diketahui, dalam UU 10/2016 terdapat 24 larngan dalam kegiatan kampanye. Salah satunya mengatur bahwa dalam kegiatan kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang melibatkan:

a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain. (mbd/R2)