Connect with us

Sumut

TNI Sorakkan Sikap Netral Songsong Pilkada 2018

Published

on

Penyuluhan TNI menyongsong Pilkada 2018 di Aula Abdi Karya Manunggal Makodim setempat pada Jumat (23/2/2018) lalu

Labuhan Batu-GeoSiar.com, Dandim 0209/LB Letkol Czi Denden Sumarlin SE, menyorakkan sikap netral TNI dalam penyuluhan hukum di Aula Abdi Karya Manunggal Makodim setempat pada Jumat (23/2/2018) lalu.

Turut mendampingi, Kasdim 0209/LB Mayor Inf Ertiko Cholifa,SH.Spd, ‎Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cab.XXXVI Kodim 0209/LB Ny. Vera Variany Denden Sumarlin,SE, Dansub Denpom I/1-2 Rantauprapat Kapten Cpm D.Simamora, ‎Para Perwira Staf Kodim 0209/LB, serta Danramil jajaran Kodim 0209/LB.

TNI dihimbau untuk bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) pada bulan Juni 2018 mendatang.

“‎Mari kita sama-sama menyimak penyuluhan ini, dan catat hal penting untuk membantu tugas-tugas kita ke depan sehingga dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Komitmen TNI sudah bulat, kita harus Netral!” ujar Dandim.

Melalui kegiatan itu, Dandim berharap seluruh personil Kodim 0209/LB dan pengurus Persit KCK Cabang XXXVI mendapat pencerahan hukum tentang Pilgubsu yang saat ini menjadi isu hangat.

Tak hanya itu, isu terkait UU ITE (Informasi Transaksi dan Elektronika) dan Medsos serta KDRT juga diberikan sebagai bekal untuk menyongsong pilkada yang aman, nyaman dan tentram dari berbagai hoax.

Senada itu, Kasi Dukkum Kumdam I/BB Mayor CHk M.J Sembiring menjelaskan, Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertiannya yakni tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak, dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

“Prajurit TNI yang akan mengikuti Pemilu dan Pilkada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun), sebelum tahap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada (berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR / 546 / 2006 tanggal 22 Agustus 2006), langka ini dipersilahkan” himbaunya.

Untuk menjaga netralitas TNI pada Pilkada, Personil TNI berfungsi Mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri.

Kemudian, satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI, Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu maupun Pilkada.

Khusus bagi prajurit TNI (isteri/suami/anak prajurit TNI), hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan di dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut.

Mayor CHk M.J Sembiring menerangkan, ada beberapa hal yang harus dipedomani prajurit TNI, yakni, Tidak diperkenankan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu, tidak diperkenan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu.

Kemudian, prajurit TNI juga tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

“Seluruh yang berhubungan dengan perangkat dan tahapan pemilu tidak dibenarkan, saya rasa ini harus difahami dan dipedomani, jangan sampai nantinya ada pelanggaran oleh prajurit” tegasnya.(Smtol/r1)