Connect with us

Sumut

TNI Sorakkan Sikap Netral Songsong Pilkada 2018

Published

on

Penyuluhan TNI menyongsong Pilkada 2018 di Aula Abdi Karya Manunggal Makodim setempat pada Jumat (23/2/2018) lalu

Labuhan Batu-GeoSiar.com, Dandim 0209/LB Letkol Czi Denden Sumarlin SE, menyorakkan sikap netral TNI dalam penyuluhan hukum di Aula Abdi Karya Manunggal Makodim setempat pada Jumat (23/2/2018) lalu.

Turut mendampingi, Kasdim 0209/LB Mayor Inf Ertiko Cholifa,SH.Spd, ‎Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cab.XXXVI Kodim 0209/LB Ny. Vera Variany Denden Sumarlin,SE, Dansub Denpom I/1-2 Rantauprapat Kapten Cpm D.Simamora, ‎Para Perwira Staf Kodim 0209/LB, serta Danramil jajaran Kodim 0209/LB.

TNI dihimbau untuk bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) pada bulan Juni 2018 mendatang.

“‎Mari kita sama-sama menyimak penyuluhan ini, dan catat hal penting untuk membantu tugas-tugas kita ke depan sehingga dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Komitmen TNI sudah bulat, kita harus Netral!” ujar Dandim.

Melalui kegiatan itu, Dandim berharap seluruh personil Kodim 0209/LB dan pengurus Persit KCK Cabang XXXVI mendapat pencerahan hukum tentang Pilgubsu yang saat ini menjadi isu hangat.

Tak hanya itu, isu terkait UU ITE (Informasi Transaksi dan Elektronika) dan Medsos serta KDRT juga diberikan sebagai bekal untuk menyongsong pilkada yang aman, nyaman dan tentram dari berbagai hoax.

Senada itu, Kasi Dukkum Kumdam I/BB Mayor CHk M.J Sembiring menjelaskan, Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertiannya yakni tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak, dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

“Prajurit TNI yang akan mengikuti Pemilu dan Pilkada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun), sebelum tahap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada (berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR / 546 / 2006 tanggal 22 Agustus 2006), langka ini dipersilahkan” himbaunya.

Untuk menjaga netralitas TNI pada Pilkada, Personil TNI berfungsi Mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri.

Kemudian, satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI, Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu maupun Pilkada.

Khusus bagi prajurit TNI (isteri/suami/anak prajurit TNI), hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan di dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut.

Mayor CHk M.J Sembiring menerangkan, ada beberapa hal yang harus dipedomani prajurit TNI, yakni, Tidak diperkenankan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu, tidak diperkenan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu.

Kemudian, prajurit TNI juga tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

“Seluruh yang berhubungan dengan perangkat dan tahapan pemilu tidak dibenarkan, saya rasa ini harus difahami dan dipedomani, jangan sampai nantinya ada pelanggaran oleh prajurit” tegasnya.(Smtol/r1)

Sumut

Setelah di Sungai, Bangkai Babi Kini Ditemukan di Jalanan Medan

Published

on

Bangkai Babi Kini Ditemukan di Jalanan Medan

Geosiar.com, Medan – Tak hanya di sungai, kali ini bangkai babi dibuang di jalanan Kota Medan, Sumatera Utara. Bangkai babi ini dibuang dalam karung goni di pinggir jalan.

Camat Medan Kota T Yudi Chairuniza membenarkan adanya pembuangan 3 bangkai babi dalam goni. Lokasi pembuangan bangkai babi berada di Jl Gedung Arca, Medan.

“Masuk area Kelurahan Pasar Merah Timur, Medan Area,” kata Yudi, Kamis (14/11/2019).

Kini bangkai babi ini telah dikuburkan. Camat mengaku telah berkoordinasi dengan lurah juga Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution.

Kepala Lingkungan I Kelurahan Pasar Merah Timur, M Irsan, sebelumnya mengatakan temuan bangkai babi itu berawal dari kecurigaaan warga saat mencium adanya aroma tidak sedap dari karung goni yang ternyata isinya ialah bangkai babi.

Continue Reading

Sumut

Puluhan Babi di Padangsidimpuan Juga Mati Mendadak

Published

on

Puluhan ekor babi mati mendadak di Kota Medan

Geosiar.com, Padangsidimpuan – Puluhan ekor babi mendadak mati di Kota Padangsidimpuan, tepatnya di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan, Fitra Nurlaila Lubis, pada Kamis (14/11/2019) malam.

“Hewan babi tersebut mati mendadak di daerah tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini ada ribuan babi di Kota Padangsidimpuan dan pihaknya belum menerima laporan secara resmi berapa banyak babi yang mati.

Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan bersama Polres langsung turun ke lapangan dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang babi yang mati ke sungai.

“Jika ada babi yang dibuang ke sungai, tapi harus dikubur atau dibakar. Kami meminta pemilik babi melaporkan segera jika ada babi yang mati,” tuturnya.

Continue Reading

Sumut

Plt Walikota Medan Minta BPJS Segera Lunasi Tunggakan Rp 19 M ke RS Pirngadi

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pelaksana tugas (Plt)  Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM berharap pihak BPJS Kesehatan segera melunasi tunggakan kepada RSUD Dr Pirngadi Medan sebesar Rp 19 miliar. Pelunasan sangat diharapkan guna kelancaran operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. 

“Akibat belum dibayarnya tunggakan sebesar Rp.19 miliar, terus terang kondisi RSUD Dr Pirngadi saat ini ‘megap’. Sebagian besar pemasukan RSUD Dr Pirngadi Medan dari pembayaran BPJS kesehatan. Apabila tunggakan itu tak segera dibayar, bagaimana RSUD Dr Pirngadi bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan baik, termasuk membayar gaji  pegawai non ASN,” kata Sekda.

Ungkapan sekaligus keluhan ini disampaikan Sekda ketika menerima kunjungan jajaran BPJS Kesehatan Pusat  yang dipimpin  Dr dr H Bayu Wahyudi  MKes MM selaku Direktur Kepatuhan Hukum dan  Hubungan Antar Kerjasama di Balai Kota Medan, Kamis (14/11/2019). Pasalnya, beberapa kali pertemuan dengan BPJS Kesehatan Cabang Medan dilakukan, tidak ada solusi terkait pembayaran tunggakan tersebut.

Selain tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp.19 miliar tersebut, Sekda juga mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 terhitung mulai 1 Januari 2020  akan memberatkan APBD Kota Medan. Terhitung Juni 2019, tercatat sebanyak 324.570  orang warga miskin di Kota Medan yang ditanggung Pemko Medan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dengan kenaikan tersebut, jelas Sekda, iuran peserta PBI yang semula Rp.23.000/bulan meningkat menjadi Rp.42.000/bulan sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp.19.000. Sedangkan untuk APBD 2020 dan sudah disahkan DPRD Medan yakni Rp.111 miliar lebih untuk peserta PBI.  “Artinya, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.100 miliar untuk menyikapi kenaikan tersebut,” jelasnya.

Oleh karenanya Sekda menyambut baik kedatangan jajaran BPJS Kesehatan Pusat. Diharapkannya, kedatangan itu dapat menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan di Kota Medan, salah satunya tunggakan sebesar Rp.19 miliar tersebut. Dengan demikian RSUD Dr Pirngadi Medan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.

Direktur Kepatuhan Hukum dan  Hubungan Antar Kerjasama BPJS Kesehatan Pusat Dr dr H Bayu Wahyudi  MKes MM mengatakan, tujuan kedatangan mereka, selain ingin berkomunikasi, juga mencari solusi guna menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan di Kota Medan. Diakuinya, tidak hanya dengan RSUD Dr Pirngadi, BPJS Kesehatan juga punya tunggakan dengan rumah sakit lainnya di Indonesia.

“Tunggakan itu kita sebut gagal bayar (hutang). Sampai Oktober 2019, gagal bayar BPJS Kesehatan secara nasional dengan seluruh rumah sakit di Indonesia sebesar Rp.19 triliun. BPJS Kesehatan akan menyelesaikan seluruh tunggakan tersebut,” ungkap Bayu.

Adapun upaya untuk mengatasi gagal bayar tersebut, jelas bayu, diantaranya dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No.75/2019, dimana iuran Kelas 3 yang semula hanya Rp.23.000/bulan naik menjadi Rp.42.000/bulan, iuran Kelas 2 dari Rp.51.000/bulan menjadi Rp.110.000/bukan dan Kelas 1 yang semulan Rp.80.000/bulan menjadi Rp.160.000/bulan.

Kemudian, imbuhnya, melalui suntikan dana dari pemerintah. Menurut Bayu, pemerintah dalam waktu dekat ini akan membantu memberikan dana sebesar Rp.9 triliun   kepada BPJS kesehatan untuk mengatasi gagal bayar tersebut. “Sisa gagal bayar yang Rp.10 triliun lagi  sudah kita carikan solusi untuk membayarnya,” ungkapnya.

Mendengar penjelasan Bayu Wahyudi, Sekda dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Pengelola Kuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Medan T Ahmad Sofyan, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Medan, RSUD Dr Pirngadi, Bappeda Kota Medan serta unsur BPJS Kesehatan Cabang Medan, sangat berharap agar suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp.9 triliun, diantaranya  digunakan untuk membayar tunggakan dengan RSUD Dr Pirngadi. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com